Bantul, Gatra.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menengarai ada pihak-pihak yang ingin menghentikan penyaluran dana desa.

“Saya belum memiliki bukti maupun indikasinya. Namun disinyalir ada pihak-pihak yang tidak ingin dana desa itu berkembang terus dan bertambah terus,” kata Halim di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Minggu (5/1).

Menurut Halim, pihak-pihak itu tidak ingin dana desa meningkatkan perputaran uang di desa dan berdampak pada peningkatan dan menggeliatnya ekonomi desa.

Menurutnya, dana desa juga membuat badan usaha milik desa atau bumdes menjadi besar dan mampu mengelola potensi desa dari hulu sampai hilir. Halim menyatakan kondisi itu mengganggu kenikmatan para kapitalis yang selama ini menikmati hasil bumi Indonesia.

“Tentu mereka tidak ingin terjadi. Makanya saya katakan siapapun dia yang menghambat pembangunan desa, yang tidak setuju dengan percepatan ekonomi di desa, adalah kelompok kapitalis yang akan merusak bangsa,” ujarnya.

Dalam lima tahun mendatang, Mendes Halim mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana langsung ke rekening desa hingga Rp400 triliun atau sekitar 40 persen APBN. Tahun ini dana yang dikucurkan Rp72 triliun dan akan naik setiap tahun.

“Januari ini seluruh dana desa sudah tersalurkan langsung ke desa dan bisa digunakan selama anggaran berjalan. Kebijakan ini sudah sangat tepat, memperbanyak dana desa, karena pengelolanya dan luas wilayahnya jelas. Enggak usah repot,” ujarnya.

Selain untuk infrastruktur dan peningkatan ekonomi desa, menurut Mendes Halim, dana desa bisa digunakan untuk menanggulangi bencana. Apalagi saat ini terdapat kurang lebih 5.000 desa yang rawan bencana.

“Perlu juga saya sampaikan, terkait dengan desa-desa di kawasan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, kami sudah memberikan pelatihan agar warga di sana tidak mengalami gegar budaya,” ucapnya.