Jakarta, Gatra.com – Masa pandemi wabah corona (Covid-19) yang diikuti dengan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) juga menimbulkan potensi ancaman siber dan gangguan infrastruktur kritis nasional. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengimbau agar pemerintah meningkatkan kewaspadaan atas pencurian data, kebocoran data, dan serangan siber.

“Saya meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkatkan ketahanan dan menjamin keamanan siber di tengah pandemi Covid-19 karena saat ini hampir semua kegiatan baik pemerintah atau masyarakat dilakukan secara daring,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Rabu (15/4).

Legislator PKS itu menyebutkan dengan adanya kebijakan WFH, traffic internet dari rumah dipastikan memadat. Dari data yang ia terima, penggunaan media sosial saat ini meningkat 40%, sementara penggunaan aplikasi belajar daring meningkat tajam 5404%. Selain itu penggunaan aplikasi penunjang kerja dari rumah juga mengalami peningkatan sebesar 443%.

Kewaspadaan terhadap ketahanan siber nasional menurutnya harus jadi prioritas. Meski data tren serangan siber cenderung menurun setelah diberlakukan WFH dimana tercatat pada Januari-Februari sekitar 28-29 ribu serangan, pada Maret menurun menjadi sekitar 26 ribu serangan.

Baca juga: Awas! Penjahat Siber Intai Data Kritis Saat Covid-19

“Meskipun begitu peningkatan keamanan siber tetap harus dilakukan karena bisa jadi tren menurun ini hanya secara kuantitas. Secara kualitas serangan tetap berbahaya, satu saja serangan siber berkualitas dan berhasil menjebol ketahanan siber kita, bisa repot nanti,” ucap doktor lulusan Inggris ini.

Ia menegaskankan agar pemerintah tidak lengah dan serius membuat sistem keamanan siber yang bisa diterapkan terhadap website, program atau aplikasi yang digunakan oleh Indonesia, baik oleh individu, komunitas, korporasi dan khususnya lembaga negara. “Jika di China ada Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu, maka perlu juga kita di sini membuat sistem serupa. Di sana juga ada Golden Shield Project yang berupa sistem keamanan informasi,” sambungnya.

Indonesia menurutnya harus punya sistem serupa minimal satu sistem terpadu yang mencakup konten dan keamanan siber. “Diharapkan dengan itu website, aplikasi dan program-program internet yang kita gunakan baik buatan luar negeri dan dalam negeri, tidak mampu menembus benteng firewall kita, alih-alih mencuri atau mengubah konten”.

Baca juga: Berikut Trik Intelijen Siber Amankan Telekonferensi

Menanggapi masifnya penggunaan aplikasi meeting dan video conference secara daring setelah diterapkannya WFH, ia berharap pemerintah bersama BSSN dapat menyediakan aplikasi khusus berkeamanan tinggi bagi unsur pemerintah dan kelengkapan negara lainnya.

“Kami mengusulkan agar BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Alternatif sementara sekarang ada CloudX buatan Telkomsel anak BUMN Telkom,” ujarnya.

Sukamta menekankan penting untuk memastikan keamanan negara dalam ranah siber. Ia menyayangkan jika rapat pengambilan keputusan atau rapat rahasia yang dilangsungkan instansi pemerintah bocor karena menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman “Kami ingin agar aplikasi yang disiapkan ini memiliki keamanan tinggi standar militer dan kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 pekan ini,” ujar wakil rakyat Dapil Yogyakarta ini.