_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Yogyakarta, Gatra.com - Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna menyebut banyak bantuan sosial pandemi Covid-19 salah sasaran dan dipolitisasi.
"Banyak laporan penyaluran bansos, baik tunai maupun sembako, tidak berjalan mulus, khususnya di episentrum Covid-19 yaitu Jabodetabek. Beberapa masyarakat dari beberapa daerah mengeluh tidak menerima bantuan padahal mereka turut terdampak," kata Hempri lewat keterangan tertulis, Jumat (15/5).
Menurut dia, akar masalah tersebut adalah validasi data. Akibatnya, bantuan salah sasaran. "Di tingkat daerah, proses pendataan masih belum valid. Banyak di antaranya masih salah sasaran," katanya.
Sebagai contoh, warga yang meninggal, tanpa nomor identitas, dan mampu secara ekonomi tetap terdata sebagai penerima bantuan. Dengan kondisi ini, banyak warga protes karena tidak kebagian bantuan padahal kondisi mereka sulit.
Hempri juga menyebut alur birokrasi menjadi masalah tersendiri saat distribusi bantuan. Penyelesaran data antar-lembaga pun masih lemah. Sejumlah kementerian bergerak sendiri tanpa koordinasi.
Menurutnya, beberapa program bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja, BLT, jaminan hidup, dan alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda. Selain itu, masih ada bantuan langsung dari presiden dan bantuan komunitas, partai politik, organisasi sosial, keagamaan, dan perusahaan.
"Tumpang tindih ini menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut, sementara yang lain bahkan tidak menerima sama sekali. Ironisnya, terjadi politisasi dari bansos ini," ujarnya.
Hempri lantas menyarankan langkah awal perbaikan dimulai dari validasi dan pembaruan data. Kedua, perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program pemerintah.
Menurutnya, jika ada program tidak efektif, dana program itu lebih baik dialokasikan program lain. Contohnya, program kartu praprakerja yang pelatihannya tidak efektif, seperti memancing dan menjadi Youtuber pemula.
"Lebih baik dana Rp5,6 triliun dari program itu disalurkan untuk ke program bansos karena banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan," ujarnya.
Hempri mengingatkan agar masyarakat terus mengawasi distribusi bansos. Hal ini untuk menghindari bansos salah sasaran dan dipolitisasi.
