Palembang, Gatra.com - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai belum dapat menerapkan new normal atau normal baru. Pasalnya, effective reproduction number (Rt) atau tingkat penularan di Sumsel masih diatas 1.

Demikian disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi (PAEI) Cabang Sumsel, dr Hibsah Ridwan saat memberikan keterangan pers di Pemprov Sumsel, Selasa (9/6).

Hibsah mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah data yang didapatkannya dari tiga sumber diantaranya yakni survei. Dari data tersebut diketahui jika angka penularan COVID-19 di Sumsel masih diatas 1. Sehingga, menurutnya Sumsel belum dapat menerapkan normal baru.

"Tapi butuh upaya dan persiapan untuk menuju normal baru ini," katanya.

Karena itu, pihaknya memberikan empat rekomendasi sebagai persiapan untuk menuju normal baru di Sumsel. Rekomendasi ini dapat diberlakukan di seluruh daerah di Sumsel. Hanya saja, harus disesuaikan dengan kondisi mereka saat ini.

Keempat rekomendasi tersebut yakni pengetatan protokol kesehatan, tracing kontak harus terus dilakukan sehingga penanganan dan penyembuhan dapat cepat dilakukan.

Peningkatan pengetahuan masyarakt karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahaya dari COVID-19 dan terakhir pelibatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena menurutnya, masyarakat harus terlibat langsung dalam protokol kesehatan.

Ia mengaku berdasarkan data, PSBB yang dilakukan dibeberapa daerah di Sumsel sudah cukup baik karena dapat menurunkan angka penularan. Kemudian, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Hanya saja yang dikhawatirkan saat ini Pasar Tradisional.

"Ini mobilitas sehari-hari, maka kami imbau agar masyarakat lebih waspada dan menerapkan protokol kesehatan saat ke pasar tradisional," tutupnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Akhmad Najib mengatakan rekomendasi yang diberikan ini nantinya akan menjadi arah kebijakan Pemprov Sumsel kedepannya untuk menuju normal baru di Sumsel.

"Ini merupakan revitalisasi menuju normal baru, jadi proses dalam pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat berbasis fakta dan lapangan," tutupnya.