Home Ekonomi LPDB Kolaborasi Perinus, BGR, dan Jamkrindo untuk Pembiayaan

LPDB Kolaborasi Perinus, BGR, dan Jamkrindo untuk Pembiayaan

Jakarta, Gatra.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) siap mengucurkan dana pembiayaan untuk koperasi mitra PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan warung tetangga dari PT Bhanda Graha Reksa (BGR) Logistics.

Direktur Utama (Dirut) LPDB KUMKM, Supomo, di kantor BGR Logistics, Jakarta, Senin (10/8), menyampaikan, untuk mengakselerasi pembiaayaan tersebut, pihaknya telah meneken nota kesepahaman (MoU) antara LPDB KUMKM, BGR Logistics, Perinus, dan Jamkrindo.

MoU ini, lanjut Supomo usai penandatanganan nota kesepahaman, ini merupakan sinergisme BUMN dalam menyukseskan program kerja sama untuk Pemulihan Perekonomian Koperasi dan UMKM terdampak Covid-19, melaui aplikasi berbasis daring Warung Pangan. Ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah.

"Kita telah melaksanakan MoU antara BGR, Perinus, LPDB, dan Jamkrindo. Kenapa terjadi MoU, karena kita berempat ini mempunyai kesepahaman dan visi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi Covid-19 ini," katanya.

Supomo didampingi Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Perinus), Farida Mokodompit; Dirut BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo; dan Dirut Jamkrindo, Randi Anto; lebih jauh menyampaikan bahwa LPDB, Perinus, BGR, dan Jamkrindo masing-masing mempunyai tugas yang berbeda.

"Masing-masing mempunyai porsi sendiri-sendiri, dari Perinus punya porsi sendiri, BGR sendiri, Jamkrindo sendiri. Tapi porsi sendiri-sendiri ini kita sinergikan menjadi satu, yaitu kita mempunyai tekat bulat untuk menyejaherakan masyarakat dalam kondisi Covid ini," ujarnya.

Adapun porsi LPDB-KUMKM, kata Supomo, yakni sebagai perantara (intermediary) pendanaan sehingga para suplier di Perinus, BGR maupun Jamkrindo tidak lagi mencari offtaker pembayarannya.

"LPDB posisinya ada di hulu, hilirnya dengan adanya hulu yang semakin 'provokatif', sehingga ada gerakan yang semakin optimal, gerakan yang semakin sporadis," katanya.

Disinggung apakah nantinya ada suatu program khusus yang digarap bersama antara LPDB KUMKM, Perinus, BGR, dan Jamkrindo setelah MoU ini, Supomo menyampaikan, itu merupakan keniscayaan.

"Spesifik memang kalau untuk Perinus pasti perikanan, jadi kita akan menggarap memberikan pendanaan kepada koperasi-koperasi untuk di kelompok nelayan," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Supomo, koperasi nelayan hanya memikirkan bagaimana bisa menghasilkan ikan, atau nelayan fokus menangkap ikan. Kemudian koperasi memberikan hasil ikan tangkapan nelayan itu kepada Perinus untuk didistribusikan. "Perinus mejual, menjual, menjual. Sudah tidak memikirkan membeli pakai duit yang gimana," ucapnya.

Begitupun BGR, kata Supomo, fokus menggandeng warung dan memasok barang dagangan ke warung-warung tradisional dengan harga relatif murah sehingga memberikan keuntungan bagi warung dan masyarakat.

"Penyaluran [pembiayaannya] tetap koperasi. Nilainya tergantung Pak Kuncoro, monggo mau butuh berapa. Bu Fadira monggo mau butuh berapa. Karena memang tugas dari LPDB, katanya Pak Menteri [Koperasi dan UKM], kalau ini uangnya sudah habis, dimintakan lagi, sesuai arahan Pak Presiden waktu kemarin di Istana," ujarnya.

Adapun dana yang disalurkan, kata Supomo, berasal dari program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). "Bunga 3%. Makanya tadi LPDB memberikan bunga yang murah, mudah, dan ramah," ujarnya.

Sementara itu, Kuncoro dan Farida mengatakan, adanya suntikan pembiayaan dari LPDB-KUMKM ini sangat membantu pihaknya karena tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang rendah pada era pagebluk Covid-19 ini.

"Ini luar biasa sekali karena untuk mendapatkan dana itu susah. UMKM pada teriak, khususnya warung-warung ini," ungkap Kuncoro.

Farida menambahkan, untuk memenuhi permintaan produk pertanian dan nelayan memerlukan modal yang tidak sedikit. "Kami mendapat penugasan juga untuk penyerapan 3 ribu ton ikan per bulan. Jadi kalau harga rata-rata harga Rp2.500, selain untuk mengisi ikan masyarakat dan sebagian ekspor, maka dana yang dibutuhkan sekitar 75 miliar per bulan. Tentu kami membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan, kemudian perbankan," katanya.

90