Siak, Gatra.com - Sekitar tiga ratusan warga Kampung Buatan I dan Buatan II mencoba menerobos masuk ke lokasi penebangan kayu di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) pada Jumat (16/7).

Bergerak dari rumah masing-masing, ratusan warga ini konvoi memakai sepeda motor menuju penyeberangan agara bisa sampai ke lokasi penebangan kayu di Segintil --- seberang Sungai Siak. 

Ketua DPRD Siak Azmi, Wakil Ketua Fairus beserta Komisi II juga ikut bersama masyarakat ke sana, menyeberang menggunakan pompong.

Lantaran cuma belasan orang sekali angkut, pompong terpaksa bolak-balik mengangkut warga. 

Awalnya, situasi menuju ke lokasi penebangan kayu itu masih tertib. Ketua DPRD Siak Azmi juga meminta kepada masyarakat agar menahan diri untuk tidak berbuat anarkis.

"Jangan ada ribut-ribut. Jangan ada cekcok. Saya dan anggota Komisi II akan menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan yang juga dihadiri oleh Asisten I Budi Yuwono dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Kantor Camat Koto Gasib. Kita juga meminta perwakilan masyarakat untuk menyaksikannya. Intinya, tujuan kita tetap sama, agar DPMPTSP Riau mencabut IPK perusahaan dan menghentikan semua aktivitas penebangan kayu di dalam sana," ujar Azmi.

Tak lama Azmi beserta rombongan meninggalkan lokasi, cekcok mulut antara masyarakat dengan sejumlah security perusahaan pun mulai terdengar. 
Itu terjadi lantaran security mulai menghalang-halangi mereka masuk ke lokasi penebangan kayu itu.

Untung saja personel polisi yang ada di sana bisa menenangkan, meski butuh waktu lama.

"Masak security itu bilang, kalau bisa kalian naik ke atas, hebat. Maksudnya apa? Jangan masyarakat ditantanglah," kata Junaidi, Warga Kampung Buatan II yang berusaha menenangkan diri.

Baca juga: Warga Demo di DPRD Siak, Minta PT WSSI Diusir

"Kalaupun mereka membela perusahaan, jangan kayak gitu ngomongnya. Itu mengundang amarah masyarakat jadinya," Junaidi masih bersungut.

Warga Kampung Buatan II lainnya, Adi Yurnalis mengatakan, kedatangan mereka ke lokasi penebangan kayu itu bukan untuk menganggu security, tapi menuntut hak masyarakat terhadap janji perusahaan.

"Kita datang kemari mau menuntut hak kita yang selama 20 tahun ini tidak ditepati perusahaan. Janjinya mau bikin kebun plasma ke masyarakat. Tapi tak ditepati. Yang ada justru tiba-tiba ada IPK. Ini aneh. Untuk itu, kita minta aktivitas penebangan kayu dihentikan," katanya.

Setelah situasi mulai kondusif, satu-persatu masyarakat meninggalkan lokasi menaiki pompong. Ada sebagian yang balik ke rumah masing-masing, ada juga ke kantor Camat mendengarkan hasil pertemuan tadi.

Di kantor Camat, cekcok kembali terjadi lantaran yang datang ke sana ternyata bukan pihak perusahaan, tapi kontraktor penebang kayu bernama Syarizal.

"Pokoknya tuntutan kita cuman dua; cabut IPK dan hentikan dulu kegiatan penebangan kayu itu. Jangan pancing gejolak di dalam sana," tokoh masyarakat Kecamatan Koto Gasib, Thamrin Basri, mengingatkan.

Namun di sisi lain, Syarizal justru mengatakan kalau sebelumnya perusahaan sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Buatan I dan Buatan II soal rencana penebangan kayu itu dan menurut dia, tak ada masyarakat yang menolak. 

"Tak ada masalah. Hanya segelintir masyarakat yang mempermasalahkannya. Masyarakat di dusun Lingkar Naga setuju-setuju saja kok," ujarnya. 

Pernyataan Syarizal itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Siak, Fairus. Politisi PAN ini menyebut jika tidak ada masalah, tidak ada pertemuan itu.

"Kalau tak ada masalah, kita tak kumpul di kantor ini. Karena ada masalah lah maka kita berkumpul di sini," kata dia disambut riuh puluhan masyarakat yang hadir di sana.

Anggota Komisi II, Jondris Pakpahan, justru mengaku bingung dengan munculnya IPK bikinan DPMPTSP Riau. 

"Mestinya DPMPTSP Riau turun ke lokasi, tanya-tanya sama Pemkab Siak atau kami. Jangan asal terbitkan. Kalau ada bentrok, siapa yang mau tanggungjawab. Maka itu eloknya, hentikan dulu aktivitas di dalam sana," pinta politisi Golkar ini.

Soal aktivitas di kebun perusahaan, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Ihsan, mengatakan kalau progres penanaman kelapa sawit di arela perusahaan sampai saat ini tidak ada.

"Terakhir mereka melaporkan progres tahun 2010. Kita selalu surati perusahaan agar melakukan penilaian. Namun PT WSSI tidak bersedia. Mestinya, tiga tahun sekali harus dilaporkan. Jika tidak ada laporan, bisa jadi dasar mencabut izin usaha perkebunan PT WSSI," kata Ihsan yang juga hadir dipertemuan itu.