Batanghari, Gatra.com - Salah satu pekerjaan rumah Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi hingga kini belum tuntas adalah tapal batas desa (TBD). Masalah ini diam-diam menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin. "Masalah tapal batas desa saya lihat sejauh ini belum clear. Mestinya tapal batas harus clear, mulai dari tapal batas antar kabupaten, tapal batas antar kecamatan dan tapal batas antar desa," kata politisi PKB kepada Gatra.com, Jumat (20/8).

 

Ketika dalam satu daerah ada potensi sumber daya alam (SDA) sedangkan tapal batas belum definitif, tentu ini menjadi konflik dan potensi konfliknya sangat memungkinkan. Pemkab dan DPRD Batanghari tidak tahu ke depan potensi-potensi wilayah itu. "Saya sebagai Wakil Ketua DPRD, sebagai anggota dewan dan secara pribadi, saya termasuk fokus terhadap tapal batas karena melihat potensi konflik," ujarnya.

 

Ia berujar dahulu batu bara tidak terlalu menjadi primadona dan tidak terlalu seksi. Namun hari ini batu bara menjadi seksi. Perubahan zaman ke depan tidak ada manusia tahu. Mungkin tanah yang hitam atau tanah merah menjadi sesuatu yang berharga dikemudian hari.

 

"Hal-hal seperti ini sedapat mungkin kita antisipasi lah, antispasi dini. Termasuk perkebunan, banyak perusahaan, ada PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Ketika tidak ada perusahaan, ada PBB-P2 petani plasma," ucapnya. 

 

Ia melihat Pemkab Batanghari belum begitu fokus terhadap PBB-P2. Tapi kemudian hari dengan naiknya harga komoditi kelapa sawit dan karet, sangat memungkinkan Pemkab menarik PBB-P2 dari masyarakat. Ia punya keyakinan masyarakat tidak merasa keberatan.

 

"Bayar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah setahun, saya pikir tidak berat dengan luasan wilayah 5.804 km2 Batanghari ini akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ini yang sangat kita harapkan sebenarnya," katanya.

 

DPRD Batanghari belum pernah membahas masalah TBD dengan pemerintahan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar. Tak hanya PR Pemkab, masalah TBD juga menjadi PR baginya dan PR seluruh anggota DPRD. Bagaimana permasalahan tapal batas menjadi fokus, termasuk objek yang harus kita selesaikan. "Nanti kita coba melalui Komisi I dan saya akan bicara dengan Ketua Komisi," ucapnya.

 

Apa kendala tapal batas desa belum rampung hingga saat ini? Menurut dia masing-masing pemimpin daerah punya fashion atau gaya kepemimpinan. Mulai dari Bupati Abdul Fattah, Bupati Syahirsah, Bupati Sinwan dan kini Bupati Muhammad Fadhil Arief punya gaya kepemimpinan sendiri.  "Saya tidak bisa masuk terlalu jauh. Kalau saya jadi Bupati, masalah ini menjadi fokus saya," ujarnya.

 

Kalau masalah anggaran, adik kandung Amin Keriting punya kalkulasi berapa dana yang akan ke luar apabila ada potensi konflik. Sejatinya kos konflik tidak bisa di ukur. Terpenting dalam membangun suatu daerah suasananya harus kondusif. "Kalau dalam suasana konflik, bagaimana kita mau membangun daerah. Seperti Afganistan, seperti Palestina, bagaimana mau membangun. Bangun hari ini besok sudah roboh, kan susah," katanya.

 

Persoalan TBD harus menjadi konsentrasi bersama, menjadi perhatian bersama. Kalau persoalan anggaran, DPRD Batanghari siap membantu, mungkin secara bertahap kalau memang sekaligus tidak sanggup. Tapi ini kan harus dikreditkan, harus mulai satu persatu diselesaikan. 

 

Berapa tahun TBD bisa definitif? Ia berkata semua tergantung niat. Pemkab harus membuat tim di masing-masing kecamatan. Misalnya, Kecamatan Pemayung buat satu tim, Kecamatan Bajubang satu tim, harus pendelegasian. 

 

"Saya pikir tenaga ASN cukup, kalau tidak cukup kita pakai tenaga honor, kalau memang persoalan tenaga. Kalau perlu ahli, kita ahli kan, kita didik, kalau saya mencoba menyelesaikan persoalan seperti itu. Mulai di urai dengan sistem pendelegasian," ucapnya.

 

Mungkin di evaluasi setiap pekan oleh Bupati, sejauh mana perkembangan dan apa saja kendalanya. Makanya semua bisa terlaksana tergantung kepada niat. Pemicu potensi konflik TBD, kata Ilhamuddin karena kandungan sumber daya alam dalam perut Bumi. "Baik itu emas, pasir, kerikil, batu bara atau perkebunan. Karena setiap jengkal tanah mempunyai nilai," ujarnya.