_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Sleman, Gatra.com - Pemerintah menegaskan praktik perjokian dalam program Kartu Prakerja adalah sebuah kejahatan pidana. Para alumni penerima Kartu Prakerja diminta membentuk paguyuban guna mensosialisasikan nilai-nilai program ini.
"Regulasinya jelas. Joki itu adalah sebuah kejahatan pidana. Beberapa sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat sore (8/10).
Hal ini disampaikan Airlangga usai berdialog dengan enam mantan penerima manfaat Kartu Prakerja dari DIY. Dalam pertemuan itu, Airlangga banyak bertanya tentang cara mereka bisa menjadi peserta program ini, pelatihan yang diikuti, dan kondisi usai ikut pelatihan tersebut.
Karena itulah, ia mewanti-wanti kepada semua pihak agar tak menyalahgunakan program ini, seperti mengambil KTP orang lain lalu mengakses sebagai peserta Kartu Prakerja. Ia menegaskan proses ilegal itu bakal ketahuan.
Sebagai antisipasi, Airlangga menjelaskan sistem dalam program Kartu Prakerja saat ini sudah diperketat. Salah satunya penggunaan teknologi pembacaan wajah saat mengunggah foto KTP bersamaan dengan wajah pemilik.
"Tidak hanya itu, jika pakai NIK orang lain, maka akan ada pertanyaan lanjutan terkait pribadi pemilik identitas. Jika tidak bisa dijawab maka gugur," lanjutnya.
Diluncurkan pada 2020, program Kartu Prakerja telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Tercatat 75,3 juta orang yang mendaftar dan 11,4 juta di antaranya berhak menerima insentif sebesar Rp2,4 juta untuk mengikuti pelatihan selama empat bulan.
"Tahun lalu penerima efektif manfaat Kartu Prakerja sebanyak 5,5 juta penerima efektif dari 5,9 juta yang ditetapkan. Tahun ini, penerima efektif mencapai 5,9 juta dari 5,9 juta," jelas Airlangga.
Di DIY ada 633.701 orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. Namun hanya 248.176 oranh yang menjadi penerima efektif. DIY menempati posisi 16 terbanyak penerima Kartu Prakerja di Indonesia dan urutan keenam di Pulau Jawa.
Memasuki gelombang ke-21, Airlangga memastikan program ini akan tetap berlanjut pada enam bulan pertama tahun depan. Sedangkan pada semester berikutnya akan dievaluasi tergantung kondisi pandemi Covid-19.
"Saya menantang para alumni membentuk paguyuban guna mensosialisasikan keuntungan dan nilai-nilai apa yang didapatkan dari program Kartu Prakerja. Ini juga merupakan antisipasi joki," papar Ketua Umum Partai Golkar ini.
Salah satu alumni penerima Kartu Prakerja, Nurul Hestiningtyas, dari Pundong, Bantul, mengatakan ia sempat menemukan sejumlah joki program, terutama di pedesaan.
"Modusnya mereka memakai KTP dan KK milik simbah-simbah dengan janji iming-iming Rp200 ribu per bulan. Mereka hanya mikir dapat insentifnya," katanya.
Menjawab tantangan Airlangga, Nurul berharap terbentuknya komunitas para alumni akan menjelaskan nilai lebih program Kartu Prakerja, terutama dalam meningkatkan daya saing.
