Jakarta, Gatra.com – Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, mengingatkan penyelenggara pemilu bahwa gelaran Pemilu 2024 harus memperhatikan aspek ongkos plitik (political cost).

“Sebenarnya penyusunan tahapan pemilu itu sendiri tak hanya aspek teknis penyelenggaraan semata. Namun juga tahapan pemilu itu harus mempertimbangkan perspektif political cost atau ongkos politiknya. Jadi, di situ ada aspek political cost yang harus dihitung,” ujar Jojo pada sebuah webinar yang digelar pada Rabu, (20/10/2021).

Menurut Jojo, ongkos politik tersebut ada kaitannya dengan rentang durasi masa jabatan presiden. Ia berharap jarak waktu antara hari terpilihnya presiden definitif 2024 dan hari berakhirnya masa jabatan presiden eksisting tidak terlalu jauh.

Seperti diketahui, hingga hari ini, pihak pemerintah, DPR, dan KPU masih belum mencapai titik temu soal penetapan hari Pemilu 2024. Pihak KPU menginginkan pilpres dan pileg digelar pada Februari 2024. Smentara pihak pemerintah menginginkannya digelar pada April atau Mei 2024.

Sementara itu, pelantikan dari presiden dan legislator terpilih dilaksanakan pada bulan Oktober di tahun pemilu. Biasanya, anggota DPR terpilih dilantik pada tnaggal 1 Oktober, sementara presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober.

“Nah, ini kalau durasinya terlalu panjang itu juga akan mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan yang sedang eksisiting. Kita bisa membayangkan nanti presiden hasil Pemilu 2024 sudah definitif, sudah terpiliih, sedangkan presiden yang eksisting juga masih ada, jarak pelantikannya ada delapan bulan atau sampai enam bulan,” tutur Jojo.

Jojo membayangkan bahwa dalam rentang waktu tersebut, pemeritnahan eksisiting yang ada tak akan berjalan efektif untuk menghabiskan masa baktinya. Pasalnya, dalm rentang waktu tersebut, kegaduhan soal penyusunan kabinet baru diprediksi pasti menjadi pekerjaan prioritas pemerintahan yang baru.

“Nah politik akan gaduh dengan hal-hal itu sehingga fokus presiden dan kabinetnya yang eksisting itu juga tidak akan berkonsentrasi lagi untuk menyelesaikan kerja-kerjanya, namun juga sibuk untuk mempertahankan agar para elit ini tetap berharap ada di inner cirlce kekuasaan,” tutur Jojo.

Oleh karena iitu, Jojo berharap penyelenggara pemilu memperhtaikan ongkos politik tersebut dalam menyusun tahapan Pemilu 2024. “Maka dalam perspektif political cost, tahapan yang disusun itu sebisa mungkin jaraknya jangan terlalu panjang dengan penantian waktu pelantikan,” tutur Jojo.

“Jadi, setidaknya tiga atau dua bulan sebelum pelantikan. Sebisa mungkin. Itu harapannya sehingga pemerintahan yang sedang berjalan dengan kabinetnya tidak terlalu panjang untuk tidak efisien di dalam mengakhiri masa baktinya,” ucap Jojo.