Jakarta, Gatra.com – Bank Indonesia (BI) optimistis mampu membuka akses keuangan bagi 91,3 juta penduduk Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Target itu hendak dicapai lewat kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, mengatakan bahwa BSPI 2025 juga akan membuka akses bagi 62,9 juta pelaku UMKM terhadap pembiayaan formal berkelanjutan melalui pemanfaatan digitalisasi.

“Kami optimistis sinergi semua pihak dapat mewujudkan visi BSPI 2025,” ujar Doni dalam ‘Casual Talks on Digital Payment Innovation of Fintech’, Selasa (15/2).

Diketahui, BSPI 2025 merupakan arah kebijakan sistem pembayaran BI. Hal ini diperlukan guna menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.

Kebijakan tersebut mencakup lima visi yang dilaksanakan lima working group, yakni open banking, sistem pembayaran ritel, sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan, data dan digitalisasi, serta reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan.

“BSPI 2025 sepenuhnya berorientasi pada pembangunan ekosistem yang sehat sebagai panduan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia,” imbuhnya.

Doni menambahkan, transformasi digital di sektor keuangan yang diupayakan bersama oleh regulator dan industri akan dapat menjawab tantangan di era new normal. Selain itu, juga menyediakan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia.

“Kami yakin digitalisasi akan mampu mengubah Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi,” katanya.

Kemajuan teknologi di sistem pembayaran menuntun pada penciptaan model bisnis baru, kehadiran pemain baru, transformasi perilaku konsumen, serta lanskap ekonomi dan keuangan. Kondisi ini terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

“Konsumsi telah bergeser dari belanja luring ke daring, sehingga meningkatkan permintaan akan solusi pembayaran yang lebih cepat, mobile, dan lebih aman. Pola hubungan antaragen juga makin moderat membangun model bisnis baru,” tambahnya.

Menurut Doni, digitalisasi pembayaran juga menawarkan peluang baru, mengatasi hambatan infrastruktur fisik, dan menurunkan biaya transaksi. Hasilnya, kini layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses.

Lewat digitalisasi, inklusi keuangan juga dapat meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian yang berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM.

“Menyikapi perkembangan yang pesat ini, regulator mesti tetap mewaspadai tantangan dan sejumlah risiko yang ada dalam kemajuan teknologi dan inovasi tersebut. Untuk itu, regulator perlu memelihara keseimbangan antara kebutuhan mendorong inovasi dan memitigasi risiko,” jelasnya.

Hal ini sesuai dengan salah satu dari sepuluh prinsip yang dituangkan dalam ‘prinsip tingkat tinggi G20’ mengenai inklusi keuangan digital yang diluncurkan pada 2016 lalu.

Topik inklusi keuangan digital menjadi prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Upaya ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka inklusi keuangan dan pemanfaatan digitalisasi guna mendorong produktivitas dan ekonomi berkelanjutan.