Nusa Dua, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mendorong produk-produk lokal berkualitas asal Bumi Sriwijaya dapat masuk pasar nasional, melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Hal itu dikatakan Gubernur Sumsel, Herman Deru saat menghadiri langsung arahan Presiden RI, Joko Widodo tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Jumat (25/3).

Menurutnya, pemerintah provinsi setempat menyambut baik upaya yang ditempuh pemerintah pusat guna mendorong pulihnya ekonomi. Salah satunya melalui suatu gerakan cinta dan bangga dengan produk lokal hasil produksi IKM, UKM dan UMKM yang kualitasnya tak kalah dari produk impor.

“Kami (Pemprov Sumsel) akan mendorong produk-produk lokal untuk masuk pasar nasional. Tentunya, ini butuh kerja sama dari semua pihak untuk cinta akan produk kita sendiri, utamanya yang dihasilkan IKM dan UKM yang ada di Sumsel,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, mengatakan untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi sendiri melalui APBN, ABPD dan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

“Kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan kita sendiri. Bangga buatan Indonesia. Kita produksi sendiri di mana-mana bisa,” ujar Jokowi.

Dikatakannya, mulai dari sektor kesehatan, teknologi hingga kebutuhan sekunder seperti seragam, sepatu dan perabot rumah tangga seharusnya dapat menggunakan produk dalam negeri. Jokowi meminta untuk tidak terus-menerus bergantung pada produk impor lantaran Indonesia kaya sumber daya.

“Itu jangan diteruskan, stop. Jika semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi.

Artinya, penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata. Presiden mendorong sektor UKM di daerah yang ada di Tanah Air untuk segera masuk ke e-katalog. 

“Masukkan sebanyak-banyaknya. Terbaru, UKM yang telah masuk ke e-katalog sebanyak 176 ribu. Akhir tahun harus sudah harus masuk lebih dari satu juta,” ujarnya.

Jokowi mengimbau pada semua kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera memproses UKM yang berpotensi agar masuk dan terdaftar di e-katalog.

“Semua juga harus mempermudah prosesnya agar semua produk Indonesia ber-SNI (Standar Nasional Indonesia),” katanya.