_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
.png)
Pekanbaru, Gatra.com - Asosiasi Sawit Masa Depan (Samade) melontarkan keluh kesah kepada Presiden Jokowi. Keluhan tersebut diutarakan melalui surat terbuka kepada RI 1.
Menurut Ketua DPP Samade, Tolen Kateren, surat terbuka tersebut merupakan aspirasi dari belasan ribu anggota Samade, yang merasakan dampak dari kebijakan pemerintah melarang ekspor sawit pada 28 April lalu.
Kata Tolen, sejak kebijakan tersebut berlaku para petani terdorong untuk membiarkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit membusuk di batang pohon. Tindakan ini lantaran harga TBS jatuh hingga 50 di tingkat petani.
"Ini menambah beban petani swadaya, disamping harga pupuk yang naik 300 persen, dan tersendatnya program replanting dikalangan sebagian petani lantaran diklaim masuk dalam kawasan hutan," urainya, Selasa (17/5).
Lebih lanjut Tolen mengungkapkan, selama ini petani sawit terbilang banyak bersabar atas rangkaian persoalan yang dihadapi. Hanya saja kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit dirasa memberatkan petani.
Diketahui, dari total 16,38 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, 42% dari luasan itu merupakan kebun milik petani, dan hanya 5% diantaranya milik petani plasma atau KKPA.
"Itu berarti, apapun kebijakan yang dibuat oleh negara terkait kelapa sawit, pasti akan berdampak kepada kami," ujarnya.
Ia pun berharap, surat terbuka tersebut dapat didengar pemerintah. Terlebih petani sawit turut serta memberikan devisa hingga 42% dari Rp510 triliun total devisa pada 2021. Pun begitu, sawit juga telah berkontribusi pada 42% dari total Rp156 Triliun Bea Keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang ada.
