Bantul, Gatra.com – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mengklaim sebagai kabupaten pertama yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar dibandingkan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebanyak 974 sekolah dari jenjang TK, SD dan SMP dinilai siap menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar meski diakui ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan.

Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko, menuturkan sebanyak 974 sekolah siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri berubah.

“Semua satuan pendidikan mulai dari TK, kemudian siswa kelas 1-4 dan SMP 7-9 siap melaksanakan Kurikulum Merdeka mandiri berubah di awal tahun ajaran 2022/2023. Ada sebanyak 453 satuan pendidikan TK, 400 SD dan 121 SMP,” kata Isdarmoko kepada Gatra.com, Senin (11/7).

Pemkab Bantul memilih IKM Merdeka Berubah karena berbeda dari kurikulum sebelumnya (Kurikulum 2013) dan disesuaikan perkembangan zaman, kondisi situasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengimplementasin IKM ini menjadikan Bantul menjadi kabupaten yang cepat dalam melaksanakan kebijakan pergantian kurikulum. Dulu penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 yang dulu diluncurkan di Bantul.

Secara keseluruhan, sekolah negeri dinilai siap menerapkan Kurikulum Merdeka Mengajar lengkap. "Jadi memang belajar mandiri itu digunakan untuk komunitas belajar," katanya.

Sebagai dukungan pelaksanaan IKM mandiri berubah, para guru menurutnya telah dan terus berlangsung mendapatkan bimbingan teknis atas kebijakan serta struktur kurikulum.

Perihal pembukaan tahun ajaran baru 2022/2023 ini, Isdarmoko menyatakan semua sekolah di Bantul dari jenjang TK sampai SMP akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Total siswa yang akan mengikuti MPLS selama tiga hari sebanyak 38.719 siswa.

“Terdiri dari 14.115 siswa jenjang TK, 11.923 siswa jenjang sekolah dasar (SD) dan 12.681 siswa jenjang SMP. Adapun materi MPLS yang diberikan adalah kegiatan pembelajaran, kurikulum, pendidikan karakter dan lain-lain,” katanya.

Kepala Sekolah SDN Putren, Kecamatan Pleret Salimah menyatakan kendala yang ditemui selain kurangan bimbingan mengenai struktur kurikulum dari pusat masih sangat kurang. Juga adanya ketersediaan buku-buku ajar.

“Guru-guru telah mendapatkan bimbingan mengenai Kurikulum Merdeka. Bagi guru muda, tidak ada masalah dalam penerapan. Tapi bagi usia 50 ke atas, masih perlu mendapatkan pemahaman lebih komprehensif dalam pelaksanaan,” jelasnya.

Terkait buku ajar, Salimah menyatakan pihaknya sudah memesan namun baru datang 20 persen dari total pesanan.