Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pihaknya menerima permohonan audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih dan menyampaikan dua hal yang dipaparkan.

“Pertama, soal sistem terbuka. Mereka setuju bahwa DPR untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” kata Doli di Gedung DPR RI, Rabu (11/1).

Kedua, Doli menyatakan Koalisi Masyarakat Sipil menjabarkan penemuan mereka yang berisi dugaan-dugaan yang selama ini mengemuka mengenai adanya kecurangan pada saat proses verfak di KPU.

“Mereka menyampaikan ada beberapa, karena tadinya bukti itu makin lama makin menyebutkan beberapa pihak menyangkut beberapa nama, baik nama di KPU RI maupun di temen-temen di daerah,” lanjutnya.

Meski demikian, Doli mengaku khawatir kedepannya akan ada penafsiran yang berbeda jika memang tidak dijelaskan, karena sifatnya ini dugaan. Oleh karena itu, Rapat Komisi II DPR RI membuat rapatnya menjadi tertutup untuk umum.

DPR juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan tiga penyelenggaraan Pemilu dengan nama agenda persiapan Pemilu untuk mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang tersebut namanya dalam laporan dugaan tersebut.

“Salah satunya bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memang kelihatannya ada masalah secara internal,” tutupnya.