Jakarta, Gatra.com - Penasihat hukum korban tragedi KM 50 Aziz Yanuar menyatakan, perlu kekuasaan untuk mengungkapkan kasus penembakan terhadap enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Aziz menambahkan, kekuasaan itu juga harus memiliki hati nurani untuk dapat mengungkapkan perkara yang terjadi pada Desember 2020 itu.

"Memang pengungkapan ini harus didukung oleh kekuasaan, karena enggak bisa kalau kita enggak didukung oleh kekuasaan, dan kekuasaan itu harus memiliki hati nurani untuk mengungkap ini," kata Aziz Yanuar dalam acara diskusi bertajuk Penegakan Hukum Kasus Sambo Vs Kasus KM 50: Rakyat Menuntut Keadilan, Kamis (9/3).

Aziz mengatakan, apabila pengungkapan kasus KM 50 didukung oleh kekuasaan yang memiliki hati nurani, maka kondisi di mana hukum hanya dijadikan alat legalisasi akan dapat terhindarkan.

Sebagaimana ia katakan dalam kesempatan yang sama, perlu untuk mengeksplorasi sisi nurani dalam proses hukum kasus KM 50 di samping perlunya pengkajian dari sejumlah sisi lain, termasuk sisi politis, penegakan hukum, maupun pengungkapan novum atau fakta serta keadaan hukum yang baru terkait perkara.

"Kalau misalnya kita mau menggunakan hukum dengan baik untuk mengungkapkan [kasus ini], saya yakin hasilnya enggak seperti ini," imbuh Aziz dalam acara tersebut.

Untuk diketahui, kasus KM 50 mulai kembali mencuat seiring dengan berjalannya proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang melibatkan nama Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.

Pasalnya, Ferdy Sambo diketahui terlibat untuk mengungkapkan perkara penembakan itu ketika ia masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Aziz, kasus KM 50 sempat beberapa kali disebut dalam rangkaian persidangan pembunuhan Brigadir J yang berlangsung sejak 17 Oktober 2022 lalu.