Jakarta, Gatra.com- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Jalan Tol menghadapi Lebaran 2023. Dalam rapat tersebut disepakati antisipasi kepadatan saat mudik Lebaran 2023.

"Para pembuat jalan tol diharapkan membuat pelayanan sebaik-baiknya serta berinovasi, memperlancar interkoneksi antar operator agar masyarakat bisa lebih simple," katanya dalam konferensi pers di Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

Adapun yang turut menghadiri rapat ini perwakilan dari Korlantas Polri, Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Muhadjir mengatakan, dari rapat tersebut didapatkan sejumlah kesimpulan dan keputusan.

Pertama, menyangkut kondisi kepadatan di rest area hingga berujung pada terganggunya lalu lintas tol. Demi menjamin agar kondisi tahun lalu tersebut tidak terjadi di tahun ini, salah satu solusinya jumlah rest area akan ditambah.

"Antara lain solusinya penambahan rest area di beberapa titik. Kemudian yang kedua, memperlebar jalan di pintu-pintu masuk rest area," terangnya.

Tidak hanya itu, akan disediakan juga penambahan fasilitas pengisian kartu uang elektronik di setiap rest area. Effendy mengatakan, ke depan pihaknya juga mendorong penggunaan MyPertamina dalam pembelian BBM Subsidi sepanjang periode mudik.

"Dan nanti untuk berkaitan dengan mempermudah pelayanan di tol masih akan kita bicarakan dengan Dirut Pertamina agar lebih memperlancar perjalanan di jalan tol," katanya.

Selain itu, pihaknya juga membahas terkait diskon tarif tol 20% saat mudik Lebaran. Effendy mengatakan, telah disepakati bahwa waktu pemberlakuan diskon secara serempak baik dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hingga BUJT.

"Sudah ada kesepakatan diskon akan seragam waktunya, dan ditetapkan diskon adalah hadiah untuk mereka yang memutuskan mudik awal, jadi hanya berlaku untuk mudik awal. Karena itu harinya kita tetapkan, tanggalnya disepakati," katanya.

Effendy mengatakan, diskon ini tidak termasuk dengan diskon tambahan yang disediakan oleh pihak BUJT lainnya.

Harapannya, dengan pemberlakuan ini dapat meringankan beban BUJT dan tim Korlantas dalam hal pengurangan penumpukan di peak hour atau jam-jam puncak.