Jakarta, Gatra.com - Pemerintah menaruh rasa optimisme dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Beberapa strategi siap diturunkan guna menanggulangi angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen untuk tahun 2024 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menyebut, ada tiga strategi yang diandalkan pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Langkah tersebut yakni melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan diikuti dengan berbagai kebijakan afirmatif baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi.

"Dengan pendekatan konvergensi ini, maka dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, namun dari beberapa program, sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ujar Nunung dalam acara Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK Jakarta, pada Rabu (23/8).

Lebih lanjut, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan.

Presiden Joko Widodo pun menaruh atensi besar dalam upaya tersebut. Hal ini dibuktikan dari isi Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 tanggal 16 Agustus 2023 lalu. Dimana, Presiden menyoroti bahwa kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 turun sekitar 0,92%. Presiden pun telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 persen.

Ditambahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Y. B. Satya Sananugraha, arahan tersebut akan diejawantahkan dalam berbagai upaya.

Salah satu cara yang dilakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia untuk membantu percepatan penurunan stunting minimal di sekitar wilayah perusahaannya melalui program CSR.

“Penggalakan dalam program seperti Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forkopimda pun akan didorong untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan.

"Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi bapak Presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur," jelas dia.