Jakarta, Gatra.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa, inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan korelasi positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indeks inklusi keuangan di pedesaan.
Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, meningkatnya indeks inklusi keuangan di pedesaan tersebut berdampak pada berkurangnya kesenjangan inklusi keuangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
"Secara signifikan mempersempit kesenjangan indeks inklusi keuangan antara daerah pedesaan dan perkotaan dari 15 persen pada 2019 menjadi hanya 4 persen pada tahun 2022," katanya dalam acara ASEAN Fest 2023 di Jakarta, Kamis (24/8).
Wanita yang akrab dipanggil Kiki tersebut menjelaskan bahwa, berdasarkan survei nasional finansial, literasi, dan inklusi keuangan tahun 2022, indeks inklusi keuangan di pedesaan dari 82,7%. Sedangkan, di perkotaan indeks inklusi keuangannya sebesar 86,7%.
Kiki juga mengatakan, inklusi keuangan masih menjadi salah satu isu prioritas pembangunan Ekonomi ASEAN. Hal tersebut tercermin dalam deklarasi para pemimpin ASEAN yang antara lain menggarisbawahi komitmen ASEAN untuk mendukung inklusi keuangan.
"OJK secara konsisten terus berinovasi untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh wilayah dengan fokus khusus pada wilayah pedesaan," jelasnya.
Salah satu inisiatif yang dilakukan OJK, kata Kiki, adalah pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk sebanyak 495 TPAKD di 34 Provinsi. TPAKD berdampak pada berkurangnya kesenjangan inklusi keuangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
"Perkembangan program inklusi keuangan seperti TPAKD menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan indeks inklusi keuangan di pedesaan," pungkasnya.
