Banjarmasin, Gatra.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan telah menerima 40 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan rincian 17 pengaduan pada sektor perbankan dengan topik utama pengaduan mengenai restrukturisasi kredit/pembiayaan dan 23 pengaduan pada sektor industri keuangan non bank (IKNB) dengan topik utama pengaduan berupa pencairan klaim asuransi, hingga 31 Juli 2023.
"Seluruh pengaduan telah diselesaikan Lembaga Jasa Keuangan terkait. Sementara itu, layanan yang diterima secara walk-in ke kantor OJK sebanyak 173 kasus, dengan didominasi 34 permasalahan terkait fintech lending," kata Ketua OJK Regional 9 Kalimantan, Darmansyah kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (11/9).
Dia menyampaikan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diterima Kantor OJK Regional 9 Kalimantan sejak Januari hingga Juli 2023, yang terus meningkat yaitu 5.285 buah, baik secara online maupun walk-in.
Peningkatan jumlah permintaan SLIK tersebut naik sebanyak 429persen secara year-on year (Juli 2022: 148 buah) sebagai hasil dari peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Baca Juga: OJK Terus Dorong Literasi dan Pemanfaatan Jasa Keuangan yang Sehat di Kalsel
Selain itu, sejak Januari sampai akhir Juli 2023, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan telah meningkatkan pemahaman masyarakat dari berbagai lini melalui 34 kegiatan edukasi, termasuk melalui saluran TV dan Radio.
Kegiatan edukasi dan sosialisasi secara tatap muka telah menjangkau 2.915 peserta tatap muka langsung, dengan 50,12 persen di antaranya merupakan wanita.
"Hal tersebut sesuai sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 yang mempunyai target sex disaggregated sebesar 60 persen wanita dan 40 persen laki-laki," ujar Darmansyah.
Pada tahun 2023, sebut Darmansyah, OJK mengeluarkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk meningkatkan inklusi atau akses keuangan masyarakat di Desa. Program ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi gap tingkat literasi dan inklusi keuangan dengan wilayah perkotaan.
"Di Kalimantan Selatan, OJK Regional 9 Kalimantan bersama-sama TPAKD Kabupaten Balangan dan Pihak PT Adaro Energy, telah menetapkan pilot project pelaksanaan program EKI yaitu di Desa Balida yang juga telah ditetapkan sebagai Desa Wisata," terangnya.
Dari hasil survei tingkat inklusi masyarakat Desa Balida yang telah dilakukan OJK bersama-sama mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, sambung Darmansyah, diketahui informasi utama yaitu bahwa jumlah penduduk yang belum memiliki produk/layanan keuangan mencapai 43,23 persen.
"Dalam rapat penetapan program dengan TPAKD Balangan disepakati bahwa terdapat tiga akses keuangan utama yang diperlukan bagi pengembangan EKI Desa Balida yaitu, penggunaan QRIS untuk transaksi, penyediaan permodalan yang terjangkau, serta peningkatan kepemilikan tabungan untuk pengelolaan keuangan masyarakat dan pelajar," ujarnya.
Darmansyah mengatakan, Bank Kalsel sebagai Bank Daerah yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Balangan menyatakan komitmen untuk mendukung penyediaan ketiga akses keuangan tersebut.
Baca Juga: OJK Regional 9 Kalimantan Hentikan Dua Penawaran Jasa Keuangan Ilegal di Banjarmasin
Program EKI, beber Darmansyah, telah dijalankan bersama-sama secara konsisten dan progresif dengan 3 tahapan yaitu tahap pra inkubasi (survei pemetaan yang telah dilakukan), kemudian tahap inkubasi yang terus dilaksanakan berupa edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan kredit, dan transaksi cashless melalui QRIS, serta melakukan kunjungan studi ke Desa Pujon Kidul dan Desa Ketapanrame. Ketiga adalah tahap pasca inkubasi yang ditandai dengan penggunaan produk inklusif keuangan yang direncanakan.
"Dengan sinergi ini diharapkan Desa Balida dapat menjadi Desa Wisata sebagaimana harapan Pemerintah Kabupaten Balangan yang memiliki layanan dan fasilitas yang baik dan dapat menjadi sumber perekonomian bagi Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.
