Surabaya, Gatra.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, terdapat empat pilar pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Keempat pilar tersebut yakni pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

"Keempat pilar ini menjadi tanggung jawab kita bersama utamanya sebagai abdi negara dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan dan birokrasi yang juga menjadi komponen penting dari pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan," katanya saat membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkup Pemprov Jatim di Graha Unesa, Minggu (1/10). Orientasi ini diikuti oleh 5.280 PPPK yang tersebar di berbagai instansi Pemprov Jatim.

Pembukaan tersebut, ditandai dengan pengalungan secara simbolis tanda peserta kepada 2 PPPK oleh Gubernur Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.

Khofifah menyebut, pilar pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK harus ada di semua lini. Ini penting untuk meningkatkan indeks inovasi dan index competitiveness SDM di Indonesia khususnya Jawa Timur.

“Terkait ekonomi, McKinsey Global Institute memprediksi ekonomi Indonesia akan berada di peringkat ke 7 pada 2030. Begitu pula dengan Price Waterhouse Cooper yang memprediksi ekonomi Indonesia melejit hingga peringkat 4 dunia pada tahun 2050,” ungkapnya.

“Bagaimana kita bisa menjaga pembangunan ekonomi berkelanjutan dan terus bisa berseiring dengan green economy dan blue economy,” tambahnya.

Gubernur menerangkan terkait pilar pemerataan pembangunan, salah satu poinnya ialah pengentasan kemiskinan ekstrem. Dimana, saat ini kemiskinan ekstrem di Jatim turun sangat signifikan dibanding provinsi lainnya.

“Itu semua berkat kerja keras para kepala desa, lurah, pendamping desa dan semua pihak,” tegasnya.

Khofifah juga memotivasi para PPPK untuk menjadi abdi negara yang melayani masyarakat. Hal ini karena, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB, sebesar 84,3 persen ASN tergerak menjadi abdi negara karena ingin memperbaiki pelayanan publik.

Ia mendorong para PPPK agar bisa menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik mungkin dan terus mengembangkan diri. Apalagi, Pemprov Jatim membuka banyak sekali peluang untuk pengembangan diri.

Termasuk salah satunya rencana King’s College University, universitas kenamaan dunia yang akan membuka program master degree prodi Creative Industry, Digital Marketing, dan Digital Media. Selain itu, juga ada 300 beasiswa dari Kementerian Kominfo RI yang juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Hari ini kami telah menandatangani nota kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan Kemenkominfo RI tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Jatim,” jelasnya.

"Kerja sama ini tentu menjadi peluang emas bagi putra-putri Jatim termasuk ASN yang ingin mengembangkan kompetensinya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hary Budiarto menyampaikan di era saat ini perlu memahami ekosistem digital. Ada tiga hal yang wajib dikuasai yaitu, infrastruktur digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Hary juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengukur Indeks Masyarakat Digital yang menjadi poin penting dalam mewujudkan ekosistem digital. Jawa Timur memiliki Indeks Masyarakat Digital sebesar 49,95 persen. Prosentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata indeks nasional.

Menurut Hary, indeks masyarakat Digital bisa ditingkatkan melalui beberapa aspek Literasi Digital. Yakni, etika digital, budaya digital, keamanan digital dan interaksi digital.

“Untuk mewujudkan itu, di Kementerian Kominfo kami membuka Digital Talent Scholarship yang bisa diikuti masyarakat. Saat ini tercatat 9.189 orang yang mengikuti program tersebut dari Jatim. Kami berharap ini bisa meningkat tiap tahunnya,” tambah Hary.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto menyampaikan kegiatan orientasi PPPK ini adalah peluang dan momentum untuk menjadikan ASN Jatim bekerja secara extraordinary. Yakni, ASN Jatim diharapkan mampu bekerja cerdas, cepat dan detail.

“Memperhatikan arahan Ibu Gubernur, maka kami menyelenggarakan banyak pengembangan kompetensi bagi ASN untuk mempercepat terbentuknya kerja yang extraordinary. Ekosistem ini sangat diperlukan untuk melengkapi kerja cepat, cerdas, inovatif serta profesional,” katanya

Ramli menyampaikan bahwa orientasi yang diikuti oleh 5.280 PPPK ini berlangsung selama 30 jam tatap muka dan 42 jam pelajaran yang berlangsung secara daring dengan metode Massive Open Online Course.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Kapus Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI Erna Irawati, Kapus Penelitian Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kemkominfo RI Said Mirza Pahlevi.