Jakarta, Gatra.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi untuk terjadi pelanggaran di berbagai sektor. Oleh karena itu, KontraS mendorong beberapa pihak terkait untuk mengupayakan jalannya Pemilu yang netral dan jauh dari cawe-cawe.

“Selain itu, KontraS mendorong Pemilu yang mengedepankan HAM yakni harus mencegah adanya pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan,” ucap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andi Muhammad Rezaldy melalui keterangannya pada Rabu (15/11).

Andi mengatakan, kewenangan aparat selama pemilu rentan disalahgunakan. Misalnya dalam penanganan keamanan selama pemilihan tindakan-tindakan intimidasi yang mengarahkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya kepada calon tertentu.

KontraS menilai, anggota penegak hukum di lapangan patut dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga, tindakan pengerahan kekuatan secara berlebih dan tidak terukur dapat dicegah.

“Pemerintah pun harus secara serius mengambil pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya,” kata Andi.

Tragedi meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2019 lalu menjadi catatan merah yang wajib diperhatikan pemerintah, terutama KPU dan Bawaslu. Maka, KPU didorong untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.

KontraS menilai, langkah-langkah preventif sudah harus diambil KPU sejak awal proses perekrutan anggota KPPS. Misalnya dengan pengecekan kondisi kesehatan, baik fisik maupun mental.

“Selain itu, mengorganisir beban agar tidak terlalu berat, memperketat standar usia bagi petugas KPPS, dan membuat pelatihan berkala secara masif agar tidak terjadi lagi banyak petugas KPPS meninggal karena kelelahan,” lanjut Andi.

KontraS mendorong agar semua lembaga pemerintah bersikap netral dan menjauhi metode kampanye politik yang dapat memecah belah masyarakat. Bawaslu pun diharapkan dapat mengawasi ketat proses demokrasi yang berlangsung agar tidak ada kampanye bermuatan SARA yang lolos dan memperkeruh pesta rakyat lima tahunan ini.

“Panglima TNI harus menegakkan komitmen untuk menjamin netralitas pada Pemilu 2024. Sanksi yang tegas bahkan jika diperlukan pemecatan kepada anggota yang melanggar,” kata Andi lagi.