Grobogan, Gatra.com - Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Grobogan tahun anggaran 2024.
Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Grobogan ke-30 yang digelar di komplek kantor DPRD Grobogan, Rabu (13/9).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto mewakili Bupati Grobogan Sru Sumardi dan segenap Forkopimda Kabupaten Grobogan beserta para tamu undangan.
Mengawali penyampaian pemandangan umum, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rio Ardian memaparkan jika fraksinya meminta penjelasan dari Bupati terkait kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan pensiunan sebanyak 12% sesuai rapat tahunan DPR RI Agustus lalu.
Rio menjelaskan Fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan apakah kebijakan umum belanja daerah sudah termasuk menampung kenaikan gaji ASN. “Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan besarnya nominal kenaikan gaji ASN secara umum jika sudah ada,” ujar Rio.
Lebiih lanjut, Rio menjelaskan, untuk pendapatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) pihaknya menyoroti adanya target pendapatan retribusi mencapai Rp203.993.482.000. Menurut dia, Fraksi PDI Perjungan juga meminta penjelasan realisasi pendapatan dari RSUD Ki Ageng Selo dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo sampai Agustus 2023.
“Kami berharap seluruh target itu bisa terpenuhi dan tidak ada perubahan APBD,” kata Rio.
Sementara itu, Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Karyoso, meminta penjelasan pada pendapatan dan retribusi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang direncanakan senilai Rp3.932.930.000. Namun pada retribusi tera ulang senilai Rp0. Sehingga meminta penjelasan alasan sektor tersebut tidak ada pemasukan.
“Terkait dengan belanja daerah kami menyoroti di DPUPR pada sub kegiatan pembangunan kekuatan tebing dianggarkan senilai Rp6.375.194.760 yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,” terang Karyoso.
“Fraksi Gerindra mohon penjelasan rincian penggunaan anggaran tersebut. Kedua, Fraksi Gerindra mohon penjelasan lokasi dan tempat di mana saja. Ketiga, Gerindra mohon untuk alasan jumlah anggaran hibah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan peruntukannya untuk apa saja,” ujar Karyoso lebih lanjut.
Sementara itu, Juru Bicara dari Fraksi Hanura Bambang Supriyadi meminta sejumlah penjelasan terkait kenaikan pendapatan dari dinas di Pemkab Grobogan. Salah satunya Dinas Perhubungan yang direncanakan senilai Rp2.062.425.000.
“Dirinya berharap perencanaan pendapatan tersebut bisa terpenuhi diakhir tahun 2024. Kami jugha akan meminta penjelasan beberapa hal,” terang dia.
“Fraksi Partai Hanura mohon penjelasan kenaikan pendapatan dari sektor apa saja. Dua, reaksi Partai Hanura mohon penjelasan retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp0,” sambung dia lebih lanjut.
Bambang juga menjelaskan jika Fraksi Partai Hanura mohon penjelasan ada distribusi pelayanan persampahan atau kebersihan senilai Rp48.270.000 yang ditarik oleh Dinas Perhubungan. Bukankah retribusi persampahan atau kebersihan merupakan tupoksi DLH.
Pada sektor belanja, Fraksi Hanura meminta penjelasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman sub kegiatan pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM desa dianggarkan dalam belanja hibah senilai Rp995.950.000.
Bambang menyebut, Fraksi Partai Hanura mohon penjelasan rincian anggaran hibah untuk apa saja. Dua, Fraksi Partai Hanura mohon penjelasan desa-desa mana saja yang akan mendapatkan dana hibah tersebut,
“Diharapkan dengan pembangunan itu, kami (Fraksi Partai Hanura) berharap ke depannya desa-desa yang mengalami krisis air bersih di musim kemarau akan berkurang,” papar dia.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Karya Sejahtera, Ahmad Sidik, dalam kesempatan itu meminta penjelasan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dalam RAPBD direncanakan senilai Rp720.527.000. Mengalami kenaikan dari anggaran perubahan. Meski begitu, pihaknya meminta penjelasan potensi kenaikan tersebut di sektor mana.
“Kami dari Fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan potensi kenaikan tersebut dari sektor apa saja. Kedua, Fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan realisasi pelayanan persembahan atau kebersihan sampai Agustus 2023,” terang dia.
Sidik melanjutkan, untuk bidang belanja, Fraksi Karya Sejahtera menyoroti sub kegiatan pada DLH, yaitu pelaksanaan rehabilitasi dengan belanja pegawai senilai Rp1.000.000, belanja barang dan jasa senilai Rp13.516.000, serta belanja hibah senilai Rp185.484.000.
“Fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan rincian pengguna anggaran belanja barang dan jasa serta hibah untuk apa saja. Kedua Fraksi Karya Sejahtera mohon daerah atau area mana saja yang nantinya akan direhabilitasi,” kata Sidik.
Sementara itu, Juru Bicara dari Fraksi Demokrat Amanat Berkarya, Mashadi Muryanto, meminta penjelasan pendapatan dari DPUPR yang dianggarkan senilai Rp1.682.000.000. Rencana pendapatan itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun pihaknya meminta penjelasan kenaikan tersebut.
Sementara itu terkait dengan belanja, Mashadi menjelaskan, pihaknya meminta penjelasan pada Dinas Kesehatan sub kegiatan pengelolaan kesehatan ibu hamil yang dianggarkan senilai Rp3.874.072.800 yang diperkenalkan untuk belanja barang dan jasa.
“Kami dari Fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan tidak adanya retribusi biaya cetak peta. Kedua, Fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan realisasi retribusi persetujuan bangunan gedung sampai Agustus 2023,” kata Mashadi.
“Fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan jumlah ibu hamil yang akan ditangani. Fraksi Demokrat Berkarya mohon penjelasan rincian belanja barang dan jasa tersebut untuk apa saja. Fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan apakah ada sub kegiatan penanganan stunting, kalau ada di mana saja kegiatan tersebut,” paparnya lebih detail. (ADV)
