Moskow, Gatra.com - Setelah mengunjungi Tiongkok dan bertemu dengan menteri luar negerinya, komite menteri Arab-Islam bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di ibu kota Rusia, Moskow, untuk membahas situasi di Jalur Gaza, pada Selasa (21/11).

Komite Kementerian berupaya mendorong gencatan senjata dan melindungi warga sipil di Jalur Gaza, mengizinkan masuknya upaya bantuan kemanusiaan, dan menemukan solusi yang adil dan komprehensif terhadap masalah Palestina berdasarkan hasil KTT Arab-Islam di Riyadh.

Menlu Rusia, Sergei Lavrov mengatakan pada awal pertemuan bahwa Rusia memiliki pandangan yang sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengenai perlunya gencatan senjata di Jalur Gaza. 

“Kami menyerukan segera dimulainya persiapan untuk melanjutkan proses perundingan mengenai pembentukan negara Palestina,” ujarnya, dikutip Ria Novosti, Selasa (21/11).

Dia menunjukkan bahwa jelas jumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan ke Jalur Gaza, tidak mencukupi.

Lavrov menjelaskan bahwa alasan kegagalan Kuartet Internasional untuk proses perdamaian Timur Tengah dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya perwakilan dari dunia Arab. Ia menekankan perlunya mewakili negara-negara di kawasan dalam mengembangkan mekanisme untuk mengakhiri konflik. 

Komite Kementerian Islam Arab dipimpin Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan. Diantaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Riyad Malki, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam Hussein Ibrahim Taha.

Anggota komite menteri menekankan pentingnya anggota Dewan Keamanan dan komunitas internasional mengambil tindakan yang efektif, dan mendesak untuk segera menghentikan agresi di Jalur Gaza. Menekankan bahwa ini adalah prioritas bagi semua negara Arab dan Islam.

Mereka menekankan pentingnya segera mencabut pengepungan yang diberlakukan di Jalur Gaza, membebaskan tahanan dan sandera, dan mengaktifkan kembali proses perdamaian yang serius dan adil yang mendapat dukungan legitimasi internasional.

Anggota Komite Kementerian menyerukan masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan menolak segala bentuk selektif dalam menerapkan standar hukum dan moral internasional, dan menutup mata terhadap kejahatan keji yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdaya, dan pelanggaran pendudukan terhadap Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

Mereka juga menunjukkan bahwa pelanggaran terus-menerus yang dilakukan pendudukan Israel terhadap aturan hukum internasional, dan ketidakpatuhan terhadap resolusi legitimasi internasional, yang terbaru adalah resolusi Dewan Keamanan minggu lalu, melemahkan legitimasi sistem internasional, kredibilitas sistem internasional, dan kredibilitas sistem internasional. pembela HAM, dan kemampuannya menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional di masa depan. Hal ini juga memicu motif ekstremisme dan kekerasan.

Para anggota Komite Menteri menekankan pentingnya segera mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan, makanan, air, bahan bakar dan listrik ke Gaza, yang merupakan tanggung jawab moral dan hukum bagi seluruh komunitas internasional, dan mencatat bahwa merampas hak masyarakat Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, kebutuhan dasar hidup jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat.