Jakarta, Gatra.com - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sosok yang diyakini anak-anak muda paling mampu melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Klaster Hukum, Andi Ryza Fardiansyah mengatakan, di antara ketiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 hanya Prabowo yang menjabat sebagai ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai, tentunya Prabowo memegang kendali penuh atas kebijakan politik partainya dan minim intervensi.

"Kalau kita bicara penegakan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya," kata Andi dalam acara "Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme" yang digelar di markas TKN Fanta, Jakarta, Senin (11/12).

Senada, Caleg DPRD DKI Jakarta Osco Olfriady Letunggamu mengatakan, penegakan hukum erat kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang di DPR. Sebagai ketua umum parpol yang membawahi fraksi-fraksi di DPR, Osco menyebut Prabowo punya wewenang utuh untuk mengawal agar penegakan hukum dapat berjalan on the track.

"Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang juga ketua umum. Beliau bukan petugas partai. Jika beliau jadi Presiden, maka beliau bisa garansi penegakan hukum. Karena produk hukum itu dibahas di legislatif. Di sana ada fraksi yang merupakan representasi dari partai. Siapa bosnya fraksi, ya ketumnya," ujar Osco.

Sebagai wakil anak muda, Osco mantap melabuhkan dukungan kepada sosok capres yang independen dan tak gampang diintervensi oleh kekuatan di sekitarnya, salah satunya dari partai politik. Sebab, saat dilantik menjadi Presiden, seseorang bukan lagi menjadi abdi partai, melainkan menjadi abdi rakyat.

"Kita ingin capres yang bisa menjamin penegakan hukum. Saya yakin Pak Prabowo merupakan ketum partai besar yang tudak punya ruang untuk diintervensi," ucapnya.

Sementara itu, pengacara sekaligus akademisi Muhammad Rizal Rustam mengatakan, anak-anak muda punya peran besar dalam mengawal proses penegakan hukum di Tanah Air. Hal itu tampak pada fenomena 'perang tagar' di lini masa media sosial dalam mengawal sejumlah isu hukum, salah satunya seperti revisi UU KPK.

Rizal menilai, ada fenomena ketidakpercayaan anak muda kepada kinerja aparat penegak hukum. Sebagai solusi, Prabowo-Gibran menawarkan gaji tinggi untuk aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan tidak korupsi.

"Ini yang harus dilihat dalam prespektif hukum, ada ketidakpercayaan anak muda terhadap aparat penegak hukum. Dan saya melihat ada harapan di Pak Prabowo," tandas Rizal.