Jakarta, Gatra.com - Tantangan krisis lingkungan menjadi sebuah situasi yang tak terelekan saat ini. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga pencemaran lingkungan mendesak perlunya langkah penanganan bersama. Salah satu yang patut dikedepankan, yakni melalui pembangunan berkelanjutan.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma'ruf Amin mengatakan, arah praktik bisnis pun kini harus berparadigma hijau atau berkelanjutan. Sehingga, ia menilai adanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sebagai kompas menuju praktik ekonomi hijau.

"Platform ini akan memandu praktik bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Kamis (21/12).

Wapres Ma'ruf juga menilai dnegan kehadiran PROPER, maka perusahaan bisa ikut andil dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Utamanya, dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan akibat aktivitas industri yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun telah merampungkan penilaian PROPER terhadap 3.694 perusahaan peserta. 79 di antaranya berada di level emas, 196 di level hijau, 2.131 di level biru, 1.077 di level merah, dan tidak ada perusahaan di level hitam.

“Mayoritas peserta tahun ini berada di level biru. Ini perlu jadi perhatian. Di tahun berikutnya, saya harapkan persentase perusahaan akan mendominasi di kategori hijau dan emas,” ujar Ma'ruf Amin.

Selain itu, perusahaan yang masih berada di level hitam dan merah pun Ma'ruf minta agar segera mengakselerasi tata kelola perusahaan sekaligus memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Terakhir, Ia pun mendorong agar efisiensi pengelolaan lingkungan perlu dibarengi dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Melalui PROPER tahun ini, efisiensi anggaran telah terdorong hingga Rp158 triliun atau sekitar 23 persen lebih hemat dari tahun sebelumnya.

Disamping itu, kini telah ada lebih dari 20 ribu kegiatan yang berkenaan dnegan pembangunan berkelanjutan. Total dana yang hadir sekitar Rp57 triliun, atau naik hampir 24 persen.

“Saya minta anggaran ini dipastikan pemanfaatannya secara tepat untuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.