Pekanbaru, Gatra.com - Dua hari jelang tutup tahun 2023, menjadi kali ketiga Pemerintah Provinsi Riau melakukan pelantikan pejabatnya.

Ini terjadi persis dua hari sejak Edy Afrizal Natar Nasution menjadi Plt Gubernur Riau pada 5 November 2023 hingga kemudian menjadi Gubernur Riau defenitif 27 November 2023.

Lebih dari 250 orang pejabat eselon IV, III dan II peninggalan pendahulunya, Syamsuar, dia bongkar. Itu belum termasuk lebih dari 200 kepala sekolah.

Padahal, seminggu sebelum Edy menjadi Plt Gubernur Riau, Syamsuar baru saja melantik 33 pejabat eselon IV dan III, serta 4 orang kepala sekolah.

Banyak orang kemudian bertanya-tanya meski yang lain beranggapan kalau peristiwa semacam ini tidak aneh bila dikaitkan dengan hubungan Syamsuar dan Edy yang disebut-sebut semakin renggang sejak April lalu, gara-gara dana Bantuan Safari Ramadhan Bank Riau Kepri.

"Kalau pendekatannya penyegeran, rasanya bolak-balik dibongkar itu justru enggak penyegaran. Sebab ada logic yang dipakai ketika melakukan rotasi," kata Saiman Pakpahan, pengamat politik Universitas Riau, saat berbincang dengan Gatra.com tadi siang.

Secara birokrasi kata Saiman, logic tadi mengacu pada aspek profesional. Artinya, Merit Sistem menghendaki itu dan organisasi membutuhkan yang semacam itu.

Merit Sistem sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Tapi yang terjadi sekarang kata lelaki 48 tahun ini, bolak-balik melantik telah menghadirkan kesan bahwa setiap rezim punya kemauan sendiri.

"Di sinilah kemudian muncul kekhawatiran bahwa mutasi yang terjadi bukan lagi soal membangun organisasi dalam kapasitas yang Merit Sistem tadi, tapi telah menonjolkan mekanisme Spoil Sistem; organisasi yang dilakukan berdasarkan kedekatan. Yang kelihatan itu Spoil Sistemnya. Siapa yang dekat dengan siapa, itu yang diposting," katanya.

Sebenarnya kata Saiman, dalam konteks organisasi, sudah tak lagi mengenal yang namanya Spoil Sistem tadi. Sebab New Publik Management telah berorientasi pada sektor pelayanan, gimana menguatkan sektor pelayanan.

"Kalau kita mau diskursus terkait itu, bila yang dikedepankan pada rotasi itu adalah penyegaran, kita setuju. Tapi mekanismenya tentu ada. Ada analisis terkait itu hingga ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di sana," ujarnya.

Nah, fenomena yang terjadi sekarang kata Wakil Dekan FISIP UNRI ini, justru tidak seperti itu. Baperjakat terkesan hanya sebagai alat melegitimasi bahwa mutasi telah benar dilakukan.

Motif melakukan perombakan, memposting orang tidak didasarkan atas mekanisme yang benar tadi. Yang ada lagi-lagi Spoil Sistem nya yang jauh lebih kuat.

"Spoil sistem ini tarikannya pada gerakan politik aktor, sebab yag menggerakkan adalah aktor. Aktor itu ya ada gubernur, ada sekda. Dia akan memposting siapa yang bisa kerjasama. Kalau sudah seperti ini, enggak akan lagi bicara Merit Sistem. Sebab ukuran dianggap bisa kerjasama itu sangat subjektif," panjang lebar Saiman mengurai.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A. Mohd Yatim mengaku gara-gara mutasi tadi, banyak ASN yang mengaku apatis.

Gara-gara banyaknya laporan semcam itu pula tadi siang di sela Paripurna Eddy mengingatkan kepada Sekdaprov Riau, SF. Hariyanto yang mewakili Gubernur Riau, agar rotasi yang dilakukan jangan sampai mengganggu, apalagi mematikan kinerja ASN.

"Saya sendiri sudah melaporkan secara tertulis ke Kemendagri terkait mutasi yang menghebohkan ini, yang telah merusak tatanan birokrasi di Provinsi Riau," katanya kepada Gatra.com melalui sambungan telepon.

Sehabis melantik 21 pejabat eselon II pada 29 Desember 2023 lalu, Edy Afrizal Natar Nasution memastikan bahwa pejabat yang dilantik itu adalah upaya penyegaran dan hasil evaluasi yang dia lakukan selama pejabat itu menjabat. "Dan semua yang kita lakukan tentu mengikuti semua aturan yang ada," katanya.