Jakarta, Gatra.com - "Jadilah kepala negara. Jadilah kepala pemerintahan. Jangan terlalu menyibukkan diri menjadi politisi. Seminggu saja Pak Presiden berpuasa tuk berpolitik, negara ini baik-baik saja kok". Begitu kalimat yang keluar dari Dosen Universitas Gajah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan lewat kanal YouTube KontraS pada Rabu (7/2).

Pernyataan sikap sivitas akademika terhadap demokrasi di Indonesia kian gencar disuarakan. Kali ini Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mewadahi beberapa sivitas akademika kampus yang ada di Indonesia untuk merespons sikap terhadap permasalahan demokrasi di Indonesia.

Menurut Gaffar, aktivisme mahasiswa dalam merawat dan mengawasi demokrasi terlihat berkurang. Beberapa kampus menekankan lulus dengan waktu tiga setengah tahun. Hal ini berakibat pada kecenderungan mahasiswa untuk terus menerus belajar.

"Untuk apa lulus dengan cepat, kalau belum ada pahala untuk demokrasi di Indonesia?" tegasnya.

Demokrasi saat ini dinilai mundur secara cepat oleh salah satu mahasiswa Universitas Padjajaran, Moch. Rasyid Gumilar. Bisa terlihat dari keadaan hukum di Indonesia yang coba diotak-atik dan ada unsur keberpihakan.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi gerakkan sivitas akademika yang menurutnya ini sikap akumulatif bukan sikap puncak. Karena suara-suara kampus merupakan upaya-upaya menghidupkan demokrasi.

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Yanita Aprilandini Siregar juga menjelaskan tentang demokrasi yang tereduksi oleh para generasi muda. Hal ini menyebabkan banyak anak muda yang memilih atas dasar terpaksa dan hanya karena penampilan para calon.

"Demokrasi itu, bukan sekedar elektoral, tapi juga bagaimana kita bersuara," ujar wanita yang akrab disapa Dini ini.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Sulistiowati Irianto pun mengutarakan harapannya. Ia meminta setiap warga negara muda untuk kembali bersuara menghidupkan demokrasi di Indonesia.

"Setiap warga negara bisa masuk ke dalam bilik suara, tanpa rasa takut, tanpa diintimidasi. Biarkan mereka mengekspresikan hak konstitusinya," tegasnya.

Reporter: Raihan Athaya Mustafa