Jakarta, Gatra.com - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan dengan tegas mengatakan, Pemilu 2024 tidak dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Anies mengatakan, banyak penyimpangan yang terpampang jelas di depan mata masyarakat.

“Apakah Pilpres 2024 sudah dijalankan secara bebas jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak,” ucap Anies Baswedan saat menyampaikan pembuka permohonan dalam sidang perdana gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3).

Anies mengatakan, penyimpangan dalam Pemilu 2024 telah terlihat sejak awal proses pelaksanaannya

“Mulai dari awalnya, independensi yang harusnya menjadi pilar utama pemilu telah tergerus oleh intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi,” tegas Anies.

Anies menyoroti beberapa penyimpangan yang ada. Mulai dari penggunaan institusi-institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Bahkan, keikutsertaan salah seorang calon yang tidak memenuhi kriteria pendaftaran.

Selain itu, Anies pun menyoroti sejumlah praktek kecurangan yang terjadi di daerah. Salah satunya, pengerahan aparat daerah untuk menekan atau bahkan mempengaruhi pilihan masyarakat.

Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi pilihan politik serta penyalahgunaan bantuan" dari negara,

“Bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon,” lanjut Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal keterlibatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang melanggengkan langkah keponakannya Gibran Rakabuming Raka agar dapat maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Anies menegaskan, selesainya proses penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU tidak serta merta menentukan kualitas demokrasi Indonesia.

“Perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi, tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan,” katanya.

Anies menegaskan, setiap tahap Pemilu harus konsisten dan menerapkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Ia mengatakan, proses Pemilu yang berlangsung akan menjadi pondasi legitimasi pemerintahan terpilih.

“Tanpa itu legitimasi, kredibilitas pemerintah terpilih akan diragukan,” tegas Anies lagi.