Kabupaten Mojokerto, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mencatat angka prevalensi stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil diturunkan hingga 9,6 persen. Pada kesempatan itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mewanti-wanti agar upaya dalam menurunkan stunting terus digenjot, mengingat sifat stunting fluktuatif seiring kelahiran bayi-bayi baru.

Hal tersebut disampaikan Bupati Ikfina ketika menggelar rembuk stunting Kabupaten Mojokerto, di Pendopo Graha Maja Tama, pada Selasa (2/4/2024).

"Bayi-bayi baru lahir akan menentukan angka stunting. Itulah mengapa kata kuncinya adalah mencegah, alih-alih menangani yang sudah jatuh stunting. Maka dari itu kita tidak boleh lepas perhatian dari bumil agar jangan sampai melahirkan bayi stunting," ucap Bupati Ikfina.

Bupati Ikfina juga mengatakan, angka stunting di Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari hasil survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 lalu, yang menunjukkan angka stunting Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4%.

Lebih lanjut, pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Mojokerto turun menjadi 11,6 persen, dan saat ini Bupati Ikfina menegaskan bahwa angka stunting terus menurun sampai 9,6 persen.

"Alhamdulillah angka stunting kita terus turun kini menjadi 9,6%. Padahal ketika awal menjabat di 2021, angkanya mencapai 27,4%. Itu artinya 1/3 balita kita di Kabupaten Mojokerto kondisinya stunting. Ternyata angka ini sebenarnya sampling yang dilakukan SSGI. Maka saat itu juga saya minta dinkes untuk mengukur balita se-Kabupaten Mojokerto agar data akurat. Setelah itu kemudian angka kita bisa turun jadi 11,6%. Hingga saat ini kita bisa turun lagi hingga 9,6%. Kalau angka kita terus turun, jangan sampai ada bayi-bayi baru lahir stunting," jelasnya.

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Mojokerto juga mengimbau agar mengawasi para remaja agar tidak kekurangan darah yang dapat menyebabkan melahirkan bayi stunting.

"Nah, dari beberapa kasus bumil bayi stunting, ternyata masalahnya ada ketika pas remaja (anemia). Seperti halnya kehamilan tidak diinginkan, ditambah lagi usia ibu yang belum matang untuk mengandung. Termasuk kita usahakan mencegah pernikahan dini. Saya telah amanatkan dinas pendidikan untuk memonitor anak-anak SMP kalau tidak masuk. Saya minta tolong dicek, terlebih lagi yang memiliki risiko tinggi," jelasnya.

Sementara itu, Sugeng Nuryadi Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mengatakan, dengan dilaksanakannya rembuk stunting ini dapat membuat kebijakan percepatan penurunan stunting, strategi dan tantangan di Kabupaten Mojokerto.

Berikutnya terdapat peran penting lintas sektor dan pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan stunting, dan ada hasil analisis situasi untuk lokasi desa prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2024 dan tahun 2025, serta terdapat rencana program atau kegiatan percepatan penurunan stunting di desa lokasi prioritas tahun 2024 dan tahun 2025.

"Selanjutnya, terdapat pula penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting secara terintegrasi kabupaten mojokerto tahun 2024, dan penandatanganan berita acara rembuk stunting Kabupaten Mojokerto tahun 2024 antara ibu bupati, TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS desa," pungkasnya.