San Fransisco, Gatra.com - CEO TikTok berjanji akan berjuang di pengadilan untuk membatalkan undang-undang AS yang baru ditandatangani, yang dapat membuat aplikasi populer tersebut dilarang karena tuduhan bahwa aplikasi tersebut dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok.

AFP melaporkan, Rabu (24/4), undang-undang tersebut memberi waktu sembilan bulan bagi TikTok untuk melakukan divestasi dari perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, atau dikeluarkan dari pasar Amerika.

AS dan pejabat Barat lainnya menuduh platform media sosial memungkinkan Beijing mengumpulkan data dan memata-matai penggunanya. Layanan ini memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat saja, banyak dari mereka berusia muda.

Kritikus mengatakan TikTok juga merupakan saluran untuk menyebarkan propaganda. Tiongkok dan perusahaannya membantah keras klaim tersebut.

"Jangan salah, ini adalah larangan. Larangan terhadap TikTok dan larangan terhadap Anda dan suara Anda," kata bos TikTok Shou Zi Chew, dalam video yang diposting di TikTok beberapa saat setelah Presiden Joe Biden menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Politisi mungkin berkata sebaliknya, tapi jangan bingung. Banyak pihak yang mensponsori RUU tersebut mengakui bahwa larangan TikTok adalah tujuan utamanya,” katanya.
Chew menyebut langkah tersebut “ironis” mengingat “kebebasan berekspresi di TikTok mencerminkan nilai-nilai Amerika yang sama, yang menjadikan Amerika Serikat sebagai mercusuar kebebasan.”

“Yakinlah, kami tidak akan kemana-mana,” kata Chew kepada pengguna platform tersebut.

“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak Anda di pengadilan. Fakta dan Konstitusi ada di pihak kami,” ujarnya.

Larangan ini termasuk dalam paket bantuan luar negeri senilai US$95 miliar, termasuk bantuan militer ke Ukraina, Israel, dan Taiwan.

RUU tersebut, yang dapat memicu langkah yang melarang perusahaan beroperasi di pasar AS, disahkan oleh Senat dengan suara 79-18 tiga hari setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan dukungan bipartisan yang kuat.

Menjelang pemungutan suara, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan bahwa perusahaan induk TikTok, ByteDance, terikat pada pemerintah Tiongkok. “Berusaha mencuri AI kami dan meretas teknologi Amerika setiap hari," katanya.

Baca Juga: TikTok di AS: Dipaksa Pilih Divestasi atau Dilarang Beroperasi

Warga Amerika harus menganggap kekuasaan, akses, kemampuan, kendali TikTok berada di tangan pemerintah dan badan intelijen Tiongkok,” kata Wray.

Berdasarkan RUU tersebut, ByteDance harus menjual aplikasi tersebut atau dikeluarkan dari Apple, dan toko aplikasi Google di Amerika Serikat.

Menurut analis Wedbush Dan Ives, kemungkinan pembeli TikTok adalah Microsoft atau Oracle.

TikTok selama bertahun-tahun telah menjadi sasaran otoritas Amerika, dengan mengatakan bahwa platform tersebut memungkinkan Beijing untuk mengintip pengguna di Amerika Serikat.

RUU yang disahkan oleh Kongres juga memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menetapkan aplikasi lain, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional jika aplikasi tersebut dikendalikan oleh negara yang dianggap bermusuhan.

Elon Musk , miliarder pemilik X, sebelumnya Twitter, pekan lalu menentang pelarangan TikTok, dengan mengatakan "melakukan hal itu akan bertentangan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi."