Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran pemilihan umum (pemilu) hingga 1 April 2024 mencapai Rp26 triliun. Realisasi tersebut sekitar 67,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 yang sebesar Rp38,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total realisasi pemilu tersebut disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun, dan melalui 14 Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp2,2 triliun.

“Penyelenggaran anggaran pemilu 2024, anggaran pemilu total dari 2022-2024 itu Rp71,3 triliun, Tahun 2024 ini Rp38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp26 triliun artinya hampir 67,9 persen sudah terbelanjaman,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi April 2024 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (26/4).

Perempuan yang akrab disapa Ani itu merinci, dana yang dialokasikan kepada KPU dan Bawaslu digunakan untuk pembentukan, Honorarium Badan Adhoc, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pemungutan dan Pengitungan Suara, Kebutuhan Sarana IT Pemilu.

Kemudian, Operasional dan Honorarium Pengawas Adhoc, Pengawasan Logistik, Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu.

Sedangkan, dana yang dialokasikan ke Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp2,2 triliun digunakan untuk Pengamanan Pemilu serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemenuhan Almatsus Pengamanan Pemilu, Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Operasi Keamanan Siber dan Sandi Event Pemilu.

Lalu, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Pemantauan Persidangan dan Perkara Pemilu, Rekomendasi Hasil Pengawasan atas akuntabilitas Pemilu dan Pilkada.