Semarang, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berhasil membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp4,6 triliun hingga per awal Juli 2024.

Empat proyek SPAM tersebut adalah Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

“Ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah (SR) dengan total 500.000 SR,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR), Ubaidi S Hamidi, di acara press tour proyek KPBU Semarang Barat, Semarang, Kamis (18/7).

Keempat Proyek KPBU SPAM tersebut mendapatkan beberapa dukungan penuh dari pemerintah. Pertama, disiapkan dan ditransaksikan menggunakan fasilitas project development facility (PDF) dengan total senilai Rp115,6 miliar.

Kedua, mendapatkan tujuh dari sepuluh fasilitas Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). “Dan mendapatkan fasilitas Viability Gap Fund (VGF) dengan total senilai 1,19 triliun rupiah untuk tiga proyek SPAM,” tutur Ubaidi.

Selain itu, saat ini Kemenkeu melalui DJPPR tengah membantu penyiapan tiga proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF. Ketiga proyek tersebut di antaranya Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar.

Total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun.

“Fokus Fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir. Ketiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191.000 SR,” kata Ubaidi.
Tak hanya itu, Kemenkeu sekarang telah menginisiasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Dukungan Pemerintah yang telah menyelesaikan tahap harmonisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi peranan Dukungan Pemerintah pada proyek infrastruktur.

“Implikasi efektivitas dan efisiensi tersebut untuk proyek SPAM antara lain fasilitas VGF dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan prosedur VGF, fasilitas VGF dapat dikombinasikan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP),” ucap Ubaidi.

Kemudian, fasilitas PDF untuk skema pembiayaan KPBU dan non-KPBU, dengan cakupan tidak hanya pada tahap penyiapan dan transaksi, tetapi sampai pada tahap manajemen proyek (CoD + 2 tahun) dan Penguatan proses bisnis Fasilitas Penjaminan.