Sleman, Gatra.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menyatakan penambahan jumlah kementerian berpotensi memperluas kolusi dan meningkatkan korupsi.

Hal ini disampaikan Mahfud di seminar nasional "Evaluasi Pemilu 2024 dan Ide Perbaikan ke Depan" yang digelar di Kampus UII, di Sleman, DIY, Rabu (8/5/), seperti ditayangkan di kanal Youtube.

Menurutnya, pembentukan kabinet ta boleh dilandasi semangat bagi-bai kekuasaan. "Semangatnya bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi membatasi jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak (kementerian), semakin banyak sumber korupsi. Itu semua anggaran,” tandasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyatakan penambahan menteri biasanya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan janji yang dilontarkan selama kampanye pilpres. 

“Orang bikin pemilu menang, karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Dulu kan 26, jadi 34, ini mau ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang, (menteri) ditambah lagi jadi 60. Pemilu lagi, (menteri) ditambah lagi. Kolusinya semakin meluas. Rusak ini negara,” tutur calon wapres di Pilpres 2024 ini.

Mahfud menyebut Amerika Serikat hanya memiliki 14 menteri. Tugas menteri dapat dibagi ke  dirjen-dirjen dan unit kerja di bawahnya. Pada 2019, ia dan akademisi hukum UII juga mengusulkan pengurangan jumlah kementerian.

“Kita katakan bahwa Kemenko (Kementerian Koordinator) tidak harus ada. Rekomendasinya Kemenko dihapus. Tidak ada gunanya,” kata sambil menambahkan usulan itu lantas diperhalus bahwa Kemenko tidak harus ada sesuai UU. 

Sebelumnya presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah menteri dan kementerian. Dari jumlah saat ini 24 menteri, Prabowo dikabarkan akan menambah hingga 40 menteri.