Jakarta, Gatra.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke level 1,5-1,8%.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, terkait Pembahasan Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 pada Rabu (5/6). “Kami berharap bu Menkeu dan Komisi XI kalau memang disepakati defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5-1,8 persen,” jelas Suharso.

Pasalnya, Sri Mulyani telah mematok defisit APBN 2025 dikisaran 2,45-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Suharso, penurunan defisit APBN tersebut bertujuan agar terciptanya ruang fiskal bagi pemerintahan baru dalam menjalankan program-programnya.

Dalam kesempatan itu, Suharso menjelaskan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, Pemerintah saat ini diwajibkan untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk pemerintahan baru.

Meski demikian, kata Suharso Presiden terpilih pada pemerintahan baru memiliki ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan atau APBN-P.

“Sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau menggunakan pasal itu,” pungkasnya.