Home Hukum KPK: Petahana Rawan Manipulasi Anggaran

KPK: Petahana Rawan Manipulasi Anggaran

Karanganyar, Gatra.com - Rencana belanja anggaran pemerintah yang dikelola kepala daerah dan anggota legislatif yang maju lagi di pemilu, rawan dimanipulasi. Patut diduga, itu modus petahana mengumpulkan modal kampanye.

Hal itu disampaikan Divisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah III, Maruli Tua Manurung, kepada wartawan usai sosialisasi optimalisasi peningkatan pendapatan daerah kepada wajib pajak di Karanganyar, Kamis, (6/6).

"Kontestasi politik butuh biaya tinggi. Yang terjadi kemarin seperti itu, risiko korupsi secara nasional dampak pemilu pada Februari 2024. Incumbent punya potensi lebih tinggi melakukan korupsi," katanya.

KPK menengarai tindakan manipulasi rencana belanja anggaran oleh petahana karena deal-deal dengan pihak tertentu. Dengan melihat potensi penyelewengan itu, KPK sudah mewanti-wanti jauh hari. KPK menerbitkan surat edaran dan atensi penganggaran pemerintah TA 2025 dan perubahan TA 2024.

"Eksekutif dan legislatif agar menjauhi gratifikasi dan segala bentuk suap dalam perencanaan anggaran," katanya.

Bagi anggota legislatif yang memiliki pokok pikiran, supaya manut prosedur dan sesuai RKPD. Selain itu, pokir-nya harus berdasar analisa kebutuhan.

"Jangan dipaksakan memasukkan pokir tanpa analisa dan apalagi enggak sesuai RKPD," katanya.

Sementara itu, dalam kunjungannya di Karanganyar, KPK mengapresiasi kinerja pemda setempat dalam mencegah korupsi. Berdasarkan parameternya, poin Karanganyar naik dari 92 pada tahun 2022 menjadi 94 pada tahun 2023.

"Meski poin Jateng menurun, namun Karanganyar dan empat kabupaten/kota lain di Jateng poinnya meningkat. Ini menandakan upaya pemda serius dalam pencegahan korupsi," katanya.

Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, mengatakan, pencegahan korupsi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Ia siap seluruh OPD ditakar realisasi atas perencanaan kegiatan bersumber uang negara.

"Hasil dari penilaian KPK ini akan kami bandingkan dengan kepuasan masyarakat. Dipadankan, apakah sudah nyambung? Dilihat mana yang harus ditingkatkan," katanya.

110