Yogyakarta, Gatra.com – Pengurus dan akademisi Nahdlatul Ulama (NU) di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan pendapat menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hilmy Muhammad, menyatakan kebijakan bagi-bagi konsesi tambang ini bukan semata perkara uang, melainkan pengelolaan yang baik sehingga tidak menyia-nyiakan amanah.

“Negara sudah memberikan kepercayaan kepada NU untuk mengelola tambang. Hari ini yang sepuh-sepuh sudah membukakan pintu,” kata dia dalam rilis kepada Gatra.com, Sabtu (8/6).

Hilmy menyampaikan hal ini di tengan Konferensi Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Yogyakarta. Menurutnya, kader-kader muda NU yang tergabung IPNU dan IPPNU juga akan turut mengelola tambang dengan baik di masa yang akan datang.

Hilmy pun meminta agar pengelolaan tambang oleh PBNU nanti jangan sampai merugi dan menjadi langkah NU untuk membuktikan integritasnya.

“Kita diberi kepercayaan, diserahi urusan, lalu kita terima dan harus bisa kita buktikan. Apapun saat negara percaya kepada kita, dan menyerahkan pengelolaan sumber daya alamnya kepada kita, ya kita harus serius, tidak boleh main-main,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY tersebut.

Hilmy mengutip hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. "Jangan sampai NU termasuk bagian dalam hadis tersebut," ujarnya.