Sleman, Gatra.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Muhammadiyah ingin menjadi role model bisnis pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

Keputusan ini resmi diumumkan usai penyelenggaraan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang berakhir Minggu (28/7) siang di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di Sleman, DIY.

“Khusus tentang tambang, sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi, tentu ini karena political will yang baik dari pemerintah. Tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di awal jumpa pers.

Muhammadiyah menurutnya punya prinsip menerima, menolak, atau melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam berkemajuan.

Keputusan menyangkut pengelolaan tambang ini disebut Haedar merupakan kesimpulan yang diambil PP Muhammadiyah setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun.

Hadirnya pandangan yang pro dan konstruktif juga kontra dengan berbagai argumen data dari pengelolaan tambang bagi Haedar adalah realistis kehidupan yang harus dihadapi secara elegan dan seksama.

“Kami melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegas Haedar yang didampingi Sekretaris PP Abdul Mukti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.

PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan telah menyusun dan membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir.

“Beliau sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” katanya.

Menurut Haedar, Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik.

Jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial, dan pro lingkungan, Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tutup Haedar.