Semarang, Gatra.com - Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mempunyai potensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Demikian disampaikan dosen FISIP Undip Semarang, Bangkit Wiryawan, kepada wartawan dalam diskusi “Jurnalisme Positif Menjaga Pilkada Damai 2024" yang digelar IJTI Korda Jateng di Kantor Badan Kesbangpol Jateng di Semarang, Senin, (10/6).

Menurut Bangkat, dari hasil penelitian, berbandingan antara daerah yang dipimpin kepala daerah terkait politik dinasti dengan daerah dengan kepala daerah tak terkaitan politik dinasti ada perbedaan signifikan sekitar 1-2 persen dalam satu tahun.

“Kalau sampai lima tahun bisa 10 persen perbedaannya. Perberdaan 5-10 persen sangat signifikan. Ini membuktikan politik dinasti membawa dampak tak diinginkan,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang dipimpin kepala daerah hasil politik dinasti, lanjut Bangkit lebih lambat, karena pengelolaan anggaran dilakukan kekeluargaan yang berpusat pada orang tertentu dari dinasti kepala daerah yang menjabat.

Kondisi ini menyebabkan distribusi sumber daya, pembangunan, dan ekonomi tidak merata sehingga akhirnya memperlambat kecepatan pertumbuhan daerah bersangkutan.

Padahal kalau distribusi sumber daya, pembangunan infrastruktur jalan, dan pendidikan merata bisa memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Ini berdasarkan kasus beberapa kepala daerah hasil politik dinasti ditangkap karena kasus korupsi, jual beli jabatan, dan lain-lain. Kondisi ini menjelaskan mengapa daerah itu mengalmi pertumbuhan yang lambat,” katanya.

Bangkit menambahkan politik dinasti dalam Pilkada provinsi, kabupaten, dan kota serentak mendatang masih terjadi karena upaya dari masyarakat sipil prodemokrasi membatasi politik dinasti dibatalkan Mahkamah Konsitusi (MK).

“Politik dinasti masih menjadi fenomena besar, tetapi harapannya dengan memperlihatkan dampaknya jangka panjang bisa mengurangi kecenderungan kita memilih kepala daerah terjangkit politik dinasti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Jateng, Teguh Hadi Prayitno, mengatakan, tantangan informasi terbesar saat ini datang dari media sosial (mendsos) yang sering kali tidak terverifikasi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Oleh karena itu, media massa yang terverifikasi harus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, termasuk pada Pilkada 2024 yang akan digelar November mendatang.

“Melalui jurnalisme positif yang tak hanya mengungkap fakta dan menyajikan berita berimbang, tetapi juga menyampaikan informasi membangun optimism masyarakat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat, dalam kesempatan yang sama, menegaskan, keberadaan media arus utama tetap relevan dan penting.

“Menjelang perhelatan Pilkada serentak 2024, informasi akurat sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.