Jakarta, Gatra.com - DPP Partai Hanura menyatakan menolak praktik mahar politik dalam seleksi calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024. 

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani menyatakan partainya berkomitmen menolak segala bentuk politik transaksional yang mencoba merongrong integritas partai melalui oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Benny mengungkapkan, pihaknya telah mendeteksi upaya-upaya oknum yang mencoba menghubungi petinggi partai dengan menawarkan jalur khusus melalui mahar politik.

"Kami melarang pertemuan di luar kantor DPP untuk membahas calon Pilkada. Kami pantau ada yang mulai berupaya memainkan mahar politik, tapi terus kami halau," tegas Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (11/6).

Benny juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pihak-pihak yang mengklaim memiliki akses khusus kepada Ketua Umum Hanura untuk mendapatkan restu pencalonan.

"Jangan percaya pada orang-orang yang mengaku dekat dengan Ketua Umum Hanura dan dapat memberikan restu maju Pilkada," tambahnya.

Sementara seleksi bakal calon untuk Pilkada Serentak 2024 dimulai pada 23 April 2024, dengan pembukaan pendaftaran di seluruh Indonesia oleh DPD dan DPC Partai Hanura. Seleksi ini dilakukan secara berjenjang dari DPC hingga DPP.

Hingga kini, TPPP Pusat Partai Hanura telah menerima sejumlah bakal calon. Berikut rincian bakal calon yang telah mendapat rekomendasi:

*Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:*

- 57 Bakal Calon Gubernur

- 13 Bakal Calon Wakil Gubernur

- 3 Bakal Calon mendaftar untuk dua posisi

- 2 Pasangan Bakal Calon berpasangan

Total 73 bakal calon telah menerima rekomendasi.

*Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:*

- 504 Bakal Calon Bupati

- 148 Bakal Calon Wakil Bupati

- 143 Bakal Calon Wali Kota

- 42 Bakal Calon Wakil Wali Kota

Sekjen Benny Rhamdani menjelaskan bahwa total ada 837 bakal calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Dari jumlah tersebut, 631 orang telah menerima rekomendasi setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan oleh DPD Partai Hanura.

"Sebelum menerima surat rekomendasi, bakal calon kepala daerah terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura," kata Benny.

Benny juga menegaskan bahwa bakal calon yang telah menerima rekomendasi memiliki waktu satu bulan untuk memenuhi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebelum mendapatkan surat rekomendasi resmi, dan proses ini bebas dari biaya atau mahar apapun.

Benny menjelaskan dalam prosesnya, TPPP Pusat, DPD, dan DPC bekerja sama melakukan koordinasi, pendampingan, dan monitoring untuk memastikan para calon mendapatkan dukungan minimal 20% kursi atau 25% suara.