Jakarta, Gatra.com – Akhir pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuat pernyataan mengejutkan dimana warga sipil bisa ikut misi perdamaian di Gaza untuk membantu warga Palestina. Jenderal Agus menyebut semuanya akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Para warga sipil yang berangkat ini rencananya akan bergabung dengan satuan pasukan perdamaian Batalion Zeni. Tugas mereka nantinya membangun berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, juga tempat rehabilitasi.

“Misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat merespon wacana tersebut.

Seperti diketahui, United Nations Peacekeeping Operations/PKO atau disebut juga Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB merupakan "flagship enterprise" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan kata lain, keputusan lokasi misi perdamaian ditetapkan langsung oleh PBB.

“Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO di Gaza,” tambah Roy.

Mengutip data dari situs resmi PBB, kini terdapat 11 operasi penjaga perdamaian yang dipimpin oleh Departemen Operasi Perdamaian. Untuk wilayah Timur Tengah tercatat ada tiga lokasi gelaran PKO: Yerusalem, Lebanon, serta Dataran Tinggi Golan di perbatasan Siria dan Israel.

“Prioritas Indonesia saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata,” tegas Roy.

Gencatan senjata yang dimaksud mengacu pada keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi Resolusi 2735, Senin (10/6). Resolusi tersebut berisi tiga fase gencatan senjata atas konflik yang terjadi di Gaza.

Fase pertama, gencatan senjata segera, penuh, dan menyeluruh dengan pembebasan sandera termasuk perempuan, orang lanjut usia dan yang terluka. Fase kedua yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak, diakhirinya permusuhan secara permanen dengan imbalan pembebasan semua sandera lainnya yang masih berada di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga dimulainya rencana rekonstruksi besar-besaran selama beberapa tahun di Gaza dan pengembalian jenazah para sandera kepada keluarga.

“Pengiriman misi PBB, baik terkait jumlah, komposisi, dam jenis keahlian, pada saatnya nanti selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” pungkas Roy.