Jakarta, Gatra.com - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono buka suara terkait isu penambahan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi sebesar 50% pada pemerintahan 2025 mendatang.

Thomas menjelaskan bahwa, Presiden Terpilih Prabowo tidak berniat untuk menaikan rasio utang terhadap PDB tersebut. Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Senin (24/6).

“Rasio utang terhadap PDB yang pernah dikatakan di atas 50 persen itu tidak mungkin,” kata Thomas.

Thomas menegaskan bahwa, Prabowo berkomitmen akan melanjutkan dan setuju terhadap target-terget ekonomi makro Indonesia yang telah disusun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yang tercantum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025.

“Intinya adalah kami tetap berkomitmen terhadap target-terget yang telah disiapkan oleh Pemerintah sini, yang akan disepakati oleh DPR,” jelasnya.

Sebelumnya, melansir dari Bloomberg, Prabowo dikabarkan mendanai program-programnya dengan terus meningkatkan rasio utang ke level tertinggi. Disebutkan bahwa, rencana peningkatan rasio utang terhadap PDB tersebut sebesar 2 poin presentase per tahun selama lima tahun ke depan.