Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini terjadi, berpotensi membuat anggaran subsidi energi membengkak.

Adapun, Berdasarkan data Bloomberg, saat ini rupiah berada di level Rp16.400 per dolar AS. Sedangkan, dalam APBN 2024 pemerintah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya sebesar Rp15.000.

Menurutnya, potensi pembengkakan tersebut dikarenakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik atau belanja subsidi energi menggunakan mata uang asing. Terlebih, sebagian besar bahannya berasal dari impor.

“Maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik, BBM, yang sebagian bahannya adalah impor, maka ada efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam jumlah subsidi, belanja subsidi BBM, listrik, dan LPG,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025, di Jakarta, Senin (24/6).

Bendahara Negara itu bilang, apabila harga komoditas yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 tidak berubah, maka Pemerintah akan menanggung gap atau selisih antara harga BBM dan listrik.

“Kalau tidak ada perubahan policy artinya volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi juga ada deviasi," jelasnya.

Adapun, anggaran selisih tersebut akan dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) oleh Pemerintah setiap kuartal dan akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kamis akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara, seperti tahun lalu kami membayarkan sampai kuartal III, karena kuartal IV itu baru diaudit sesudah tahun anggran selesai,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM, listrik dan LPG pada APBN 2024 sebesar Rp329 triliun. Total tersebut telah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi.

“Nilai subsidi BBM Rp300an triliun termasuk LPG dan lain-lain, alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi,” jelasnya.