Batam, Gatra.com - Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJBP) Kepulauan Riau, Indra Soeparjanto mengatakan, wilayah Batam di Provinsi Kep. Riau masih membutuhkan kurang lebih 7.000 tukang las di industri galangan kapal (shipyard).

Indra menyebut bahwa industri galangan kapal menjadi salah satu industri primadona di Batam. Kegiatan bisnisnya berupa pembangunan kapal baru atau pemeliharaan kapal.

Namun, meski industri tersebut terbilang merajai Batam, angka pengangguran di kota tersebut masih tinggi. "Karena itulah perusahaan galangan kapal itu masih kekurangan 7.000 tukang las," ujar Indra dalam rangkaian Press Tour Kemenkeu 2024 di Batam, Kepri, Rabu (26/6/2024).

Kondisi tersebut diketahui Indra lantaran tingkat pengangguran yang tinggi di Batam salah satunya disebabkan oleh kerap terjadinya ketidakcocokan (mismatch) antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan spesifikasi tenaga kerja.

"Di Batam ini masih kekurangan tukang las. Masih kurang sekitar 6.000-7.000 orang. Artinya para pengangguran ini enggak masuk jadi tukang las, karena dia speknya bukan di posisi itu," tutur Indra.

Selain ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan spesifikasi tenaga kerja, Indra menyebut, faktor lain yang berkontribusi besar terhadap tingginya angka pengangguran di Batam ialah makin bertambahnya jumlah pendatang ke kota tersebut.

"Kepri ini tingkat penganggurannya sebetulnya cukup tinggi. Kenapa? Karena memang pendatangnya juga ada terus. Di sini pengusahanya banyak, kemudian otomatis membuka lowongan kerja, kemudian banyak pendatang yang mau masuk," kata Indra.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batam pada 2023 lalu berada di angka 8,14%. Meski begitu, sebetulnya capaian tersebut lebih baik dari tingkat pengangguran di tahun 2022, yakni 9,56%, dan tahun 2021, yakni 11,64%.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bersyukur dengan capaian tersebut. Ia meyakini angkanya akan terus menurun seiring berjalannya waktu. "Dengan semakin meningkatnya konektivitas, tentunya akan memberikan kenyamanan bagi investor yang berinvestasi di Batam," kata Rudi seperti dilansir laman resmi BP Batam.

Tingginya tingkat pengangguran di Batam bisa menjadi noda Kota Batam yang sedang mencitrakan diri sebagai kota free trade zone (FTZ). FTZ merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Konsep itu diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi kota tersebut dan nasional.

Meski begitu, Indra juga mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2024, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut menyentuh 5,01%.

Angka itu memang lebih kecil ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (5,11%), tetapi menjadi yang kedua tertinggi di Pulau Sumatera setelah provinsi Sumatera Selatan.