Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp824,3 triliun. Capaian tersebut meningkat 15,4% secara year on year/yoy atau sekitar 33,4% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Ini kenaikan yang sangat tinggi yaitu 15,4% artinya pemerintah pusat akselerasi belanjanya meningkat. Tentu sangat bisa dijelaskan karena kegiatan seperti pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak dan ini menyebabkan dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada Pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (27/6).

Bendahara Negara itu menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.

Lebih rinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga per Mei 2024 mencapai Rp388,7 triliun. Realisasi tersebut 35,6% dari pagu APBN 2024. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan BMN dan dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Sedangkan realisasi belanja non-Kementerian/Lembaga mencapai Rp435,6 triliun atau sekitar 31,6% dari pagu APBN 2024. Adapun realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa, realisasi belanja pemerintah pusat per Mei 2024 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp714,5 triliun pada Mei 2023.

Lebih rinci, untuk belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp388,7 triliun tersebut dibagi mejadi belanja modal dan belanja bansos. Per 31 Mei 2024, belanja modal mencapai Rp58,4 triliun, meningkat 18,6% dibanding bulan Mei 2023 yang sebesar Rp49,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan belanja modal tersebut antara lain meningkatkan belanja infrastruktur Kementerian PUPR dan Kemenhub, sarpras bidang hankam Kemenhan, dan prasarana Kejaksaan, dan sarpras Kesehatan Kemenkes.

Adapun pemanfaatanya yakni, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan Rp19,7 triliun, untuk pembangunan jalan jembatan dan prasarana bidang SDA dan irigasi oleh PUPR, serta prasarana konektivitas laut, udara dan perkeretaapian oleh Kemenhub. Kemudian, untuk pengadaan sarpras bidang hankam Polri dan kemenhan dan peralatan BIN dan Kejaksaan sebesar Rp28,1 trilun, dan untuk rumah sakit oleh Kemenkes, rusun ASN/TNI/Polri oleh PUPR dan terminal oleh Kemenhub sebesar Rp7,8 triliun.

Sedangkan untuk belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, naik 12,7% dari tahun lalu yang sebesar Rp62,5 triliun pada 2023. Adapun, realisasi belanja bansos meningkat secara tahunan terutama dipengaruhi oleh penyaluran bansos kartu sembako untuk 2 bulan sekaligus pada bulan Mei 2024.

Sedangkan untuk belanja non-K/L sebesar Rp435,6 triliun dimanfaatkan untuk manfaat pensiun dan subsidi. Untuk manfaat pensiun pada akhir Mei 2024 sebesar Rp79,6 triliun meningkat 16,9% dibanding 2023 yang sebesar Rp68 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya sebesar Rp11,3 triliun, serta kenaikan manfaat pensiun.

Kemudian untuk subsidi pada Mei 2024 tercatat sebesar Rp77,8 triliun lebih tinggi dibanding dengan 2023 yang sebesar Rp75,1 triliun. Realisasi subsidi tersebut berasal dari realisasi subsidi energi Rp56,9 triliun dan subsidi non energi Rp21 triliun.