Jakarta, Gatra.com – Idy Muzayyad dan Thobahul Aftoni memprotes pencopotannya sebagai Plt. ketua dan sekretaris DPW PPP Provinsi Bali oleh Plt. Ketua Umum (Ketum) DPP PPP, HM. Mardiono.

Pencopotan kedua pucuk pimpinan DPW Bali itu melalui Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang Pergantian Kepengurusan DPW Bali yang diteken Mardiono dan Plt Sekretaris M. Thobahul Aftoni.

Idy Muzayyad dan Thobahul Aftoni memprotes keputusan yang dinilainya sewenag-wenang dengan menyampaikan surat keberatan secara langsung ke DPP PPP, Jakarta, pada Kamis, (11/7).

Idy dan Thobahul Aftoni menyerahkan surat keberatan atas pemecatan tersebut secara langsung kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP, Nurman Zein Nahdi.

“Kehadiran kami di DPP PPP ini untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang,” kata Idy.

Idy menjelaskan, pihaknya melayangkan surat keberatan setelah oknum pengurus DPP menyebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang Pergantian epengurusan DPW Bali.

Ia menyatakan, pihaknya menolak SK tersebut, terlebih lagi disampaikan melalui media sosial (medsos). Menurutnya, ini sangat mengejutkan karena mengetahui pencopotan tersebut dari medsos.

“Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan dzalim namanya,” ujar Idy.

Ia menjelaskan, pihaknya keberatan atas pemecetan tersebut. Pasalnya, ?Plt DPW Bali semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024. Pada Pemilu kemarin, pihaknya berhasil menaikkan jumlah perolehana kursi hinga 100% di DPRD kabupaten.

Kemudian, sampai dengan hari ini, pihaknya tidak pernah menerima surat pemanggilan, peringatan, ataupun pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.

Pihaknya menilai keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar atau tidak sesuaia degan AD/ART PPP dan mengabaikan etika organisasai bernapas keislaman.

“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu,” ujarnya.

Pihak DPP PPP tidak melakukan itu dan langsung melakukan pencopotan. “Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya,” katanya.

Bahkan, lanjut Idy, sebagai ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW, termasuk DPW Bali, pihaknya tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali.

Sebelumnya, Idy mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.

“Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalua itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” katanya.

Sekretaris DPW PPP Bali, Thobahul Aftoni yang akrab di sapa Toni, menambahkan, keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kedzaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari pimpinan DPP saat ini yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah, dan kebersamaan.

“Pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomana gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat,” ujarnya.

Menurut Toni, terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan objektif dan rasional. Ini menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024, mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.

“Buktinya, surat dari empat Majelis DPP PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus dilanggarnya,” kata Toni.

Ia menegaskan, pemecatan semena-mena ini telah menimbulkan suasana yang tidak harmonis. “Maka jangan salahkan kami, karena kami yang didzalimi. Dan ingat, doanya madzlum [orang yang didzalimi] itu diijabah oleh Allah SWT,” ujarnya.

Toni mengingatkan DPW PPP lain sangat mungkin akan mengalami hal serupa. Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel) juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP secara sepihak.

Lebih lanjut Toni menyampaikan, PPP yang merupakan partai Islam tertua, bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP atau Plt ketum beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP, Nurman Zein Nahdi, enggan menyampaikan keterangan ketika wartawan meminta tanggapan soal pencopotan pengurus DPW Bali tersebut.

Nurman meminta wartawan menanyakan langsung kepada sekjen atau ketum karena ia hanya menerima surat keberatan dari pengurus DPW Bali tersebut.