Jakarta, Gatra.com - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) mendalami dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena Pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani." ujarnya kepada Gatra.com, Jumat (12/7).

Fernando menekankan bahwa kebutuhan pangan terutama beras merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka itu, temuan kasus tersebut harus didalami dengan serius.

"Saya terus mendorong DPR RI serius menyikapi adanya dugaan mark up seperti yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk Pansus." kata Fernando.

Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang.

Menurutnya, hal ini merupakan momentum bagi DPR membuktikan bawa lembaga itu memang mewakili rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para pemburu rente.

"Saya juga berharap Prabowo Subianto akan serius melaksanakan program-program yang dijanjikan pada saat kampanye bahwa Indonesia akan swasembada beras dan berpihak kepada para petani seperti pada saat Soeharto memimpin di masa Orde Baru," tambahnya.