Jakarta, Gatra.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk belajar dari kesalahan seleksi di 2019. Di mana menurutnya tahun 2019, pansel tidak akomodatif dan menyingkirkan calon berintegritas dan terjerumus konflik kepentingan.

“Bagi kami masyarakat sebenarnya trauma proses seleksi KPK. Karena 2019 luar biasa buruknya seleksi KPK. Kondisi traumatik itu harusnya pemerintah menjamin seleksi ini tidak ada intervensi polsitik atau kekuasaan,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring PSHK Indonesia, Senin (15/7).

ICW mendesak pansel mengingatkan pentingnya penelusuran rekam jejak bukan hanya hukum tapi juga etik.

“Dua hal ini harus diperhatikan jangan sampai mengulang 2019. Bukan hanya terpilih dan mendapat suara dominan menjadi ketua. Akhirnya kena karma. Kita berulangkali mengingatkan orang ini bermasalah,” ujarnya.

Kurnia menyebut termasuk ada beberapa orang di internal KPK yang mendaftar kembali sebagai komisoner. Perlu dilihat rekam jejak, misalnya salah seorang pimpinan lembaga antirasuah yang sudah pernah diproses di Dewas KPK.

“Namun ternyata putusannya nggak ada. Apakah pansel menggambarkan orang ini berintegritas? Pansel harunsya datangi dewas, fakta apa yang muncul di persidangan apakah ada pelanggaran etik tidak ada putusannya harus tidak diloloskan. Tidak hanya menunggu proses putusan administrasi,” jelasnya.

Kurnia menambahkan masarakat sipil menelusuri rekam jejeak komisoner dan dewas agar pansel menimbang bahwa bukan hanya didengar. Ia mengingatkan pansel bukan hanya keliling daerah mengajak mendaftar tapi suara masyarakat juga harus diimplentasikan dengan baik.

“Ketika tahap 2 dan 3 tidak patuh LHKPN tetap masuk. Lita panstas mem-blakclist atau mosi tidak percaya kepada proses seleksi kali ini. Proses slekesi di antara dua rezim Jokowi dan Prabowo, kita berharap dua figur ini bisa memastikan seleksi 2024-2029 berjalan baik,” tutupnya.