Jakarta, Gatra.com - Pemerintah mendorong percepatan Kebijakan Satu Peta disertai dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagai salah satu upaya konkret dalam mencapai target RPJPN 2025-2045.

Adanya Kebijakan Satu Peta membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK serta berbagai kebijakan nasional lainnya, dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Tak hanya Pemerintah, kini masyarakat juga dapat merasakan manfaat implementasi Kebijakan Satu Peta melalui akses informasi yang disediakan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.

“One Map Policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Presiden Terpilih Prabowo Subianto alam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7).

Prabowo mengatakan bahwa, kecepatan sekarang adalah suatu elemen dari pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik itulah yang akan meraih investasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien, mempunyai daya tahan kuat, dan tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal 1- 2024 dan termasuk 3 besar diantara negara G20.

Selain itu, inflasi Indonesia rendah dan lembaga asing menilai Indonesia masih dipercaya oleh para investor. Disamping itu, target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7%.

Kemudian, target investasi yang menurut Airlangga cukup menantang yaitu Rp1.900 triliun rupiah pada tahun 2025. Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar US$30.000.

“Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Kebijakan Satu Peta menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Airlangga.

Perlu diketahui bahwa hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi. Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare.

Airlangga dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan Kebijakan Satu Peta. Oleh sebab itu dengan diluncurkannya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat.

“Kami juga telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk White Paper dengan tema ‘Shaping a Unified Future Beyond 2024’,” kata Airlangga.

Adapun, White Paper tersebut memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.