![](https://static.gatra.com/./foldershared/images/2024/Mut/07-Jul/IMG-20240718-WA0053.jpg)
Klungkung, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya dalam mengendalikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai indikator inflasi. Penghargaan ini berupa insentif fiskal untuk tahun anggaran 2024, dengan nilai sebesar Rp 5,5 miliar.
Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja luar biasa dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, terutama tim pengendali inflasi.
"Prestasi ini mencerminkan komitmen kami dalam mengendalikan inflasi sehingga IPH dapat dikendalikan dengan baik," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (18/07).
Baca juga: Prabowo Curhat Taruhan dengan Menteri Negara Tetangga soal Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 8%
Klungkung menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang menerima penghargaan ini, bersama dengan 49 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota lainnya di Indonesia. Penerimaan insentif fiskal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Nomor 295 Tahun 2024, yang dikeluarkan pada 15 Juli 2024, mengenai rincian alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja dalam pengendalian inflasi daerah.
"Kita patut bersyukur dan bangga karena Klungkung menjadi satu-satunya daerah di Bali yang mendapatkan insentif ini dari Kementerian Keuangan. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengendalikan inflasi secara berkelanjutan," tambah I Nyoman Jendrika.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan strategi 4K: Ketersediaan stok, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Baca juga: Riset Indef: 72,5% Netizen Pesimis Prabowo-Gibran Mampu Atasi Warisan Utang Jokowi
Ketersediaan stok dimonitor oleh Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan harga dipantau oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan setiap hari.
"Selain pemantauan stok, keterjangkauan harga dilakukan melalui gerakan pasar murah. Pemkab Klungkung memberikan bebas bea kepada BUMDes Bersama dan BUMDes Batumadeg untuk memastikan harga jual komoditas tetap terjangkau, khususnya antara Klungkung daratan dan Kecamatan Nusa Penida," jelas Jendrika.
Selanjutnya, dalam hal kelancaran distribusi, Pemkab Klungkung memberikan prioritas penyeberangan bagi angkutan bahan pokok ke Kecamatan Nusa Penida.
"Ini memastikan Nusa Penida tidak pernah mengalami kelangkaan bahan pokok karena distribusinya berjalan lancar," tambahnya.
Baca juga: Indef Sebut Usulan Defisit APBN 2,82% Bisa jadi Jebakan Pemerintahan Prabowo Subianto
Strategi terakhir adalah Komunikasi efektif. Tim Pengendalian Inflasi Daerah rutin mengadakan pertemuan dan mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri setiap Senin. "Strategi 4K ini saling terkait, berkesinambungan, dan tidak dapat dipisahkan," pungkas Jendrika.