Jakarta, Gatra.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melemah hingga akhir tahun jika tidak ada kebijakan intervensi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah berharap dengan penerapan stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga di atas 5% di penghujung 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tanpa penerapan paket kebijakan stimulus fiskal diperkirakan pada kuartal IV-2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun ke 4,99%. Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2023 Indonesia berada di 4,94% secara year on year (yoy).
“Karena kalau tidak, mungkin dengan kuartal III sekarang di 4,94% dan kalau kuartal IV nanti tidak diberikan dukungan, pertumbuhan ekonomi bisa saja turun ke 4,99%,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Jakarta pada Senin (6/11).
Dalam hitungannya, Bendahara Negara itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV tetap berada pada sasaran di atas 5%. Artinya, dengan adanya paket kebijakan yang berjalan di kuartal III ini dapat menambah pertumbuhan sebesar 0,2%, sehingga pada kuartal akhir 2023 dapat terjaga di 5,01%.
“Nampaknya kebijakan ini kita berharap bisa memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita. Sehingga untuk full year 2023 kita berharap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%,” jelasnya.
Kemudian, untuk tahun depan atau 2024 mendatang, dengan adanya penerapan stimulus kebijakan fiskal ini, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di atas 5% yaitu diperkirakan sebesar 5,24%.
“Untuk tahun 2024, dengan adanya policy ini, baik PPN DTP (pajak penambahan nilai ditanggung pemerintah) yang diberikan sampai akhir tahun, meskipun ada tampering yaitu penurunan ke 50%, kita berharap akan bisa menambah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16%. Sehingga, full year tahun depan kita harap bisa terjaga di atas 5 yaitu 5,24%,” ujar Menkeu.
Paket Kebijakan Pemerintah
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El-Nino hingga Juni 2024 mendatang. Dalam hal ini, Pemerintah melanjutkan bantuan beras sebesar 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan bantuan langsung senilai Rp400.000 untuk dua bulan yang disalurkan kepada 18,8 juta KPM.
“Kalau yang nomor satu eksekutornya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga bersama Bulog melakukan operasi untuk pemberian 10 kilogram beras kepada 21,3 juta,” katanya.
“Untuk BLT kepada 18,8 juta KPM itu biayanya anggarannya Rp7,52 triliun. Jadi untuk penebalan ini yang tambahan kita putuskan bulan ini adalah Rp2,7 triliun untuk Desember dan Rp7,5 triliun untuk BLT Rp200 ribu per bulan dibayarkan sekaligus untuk 18,8 KPM. Kita akan transfer begitu selesai bulan ini,” tambahnya.
Kemudian, terkait pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah akan minta perbankan terutama bank BRI, BNI, BUMN, atau bank Himpunan Bank Milik Negara (himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat mengakselerasi penyalurannya yang masih lemah. Hingga September 2023 penyaluran KUR baru mencapai Rp177 triliun, padahal target KUR hingga akhir 2023 sebesar Rp297 triliun.
“September baru Rp177 triliun, kita targetkan tahun ini bisa Rp297 triliun. Ini pun sebenarnya lebih rendah dari tahun lalu yang sampa Rp360 triliun, jadi kita akan akselerasi dalam tiga bulan ini,” ujarnya .
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pembebasan insentif berupa PPN DTP untuk pembelian rumah. Semula, pemberian insentif hanya berlaku untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar, namun diperluas menjadi yang paling mahal Rp5 miliar.
Pembebasan PPN yang ditanggung pemerintah ini nantinya akan diberikan dalam dua fase. Fase pertama PPN akan ditanggung pemerintah sebesar 100% yang akan berlaku pada periode November 2023 hingga Juli 2024. Kemudian fase kedua, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 50% pada Juli hingga Desember 2024.
Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan biaya adminitrasi pembelian rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp4 juta per pembelian satu rumah dengan nilai maksimal Rp350 juta.
Terakhir, pemerintah juga memberikan tambahan anggaran untuk program rumah sejahtera terpadu yang digarap oleh Kementerian Sosial. Tiap rumah tangga akan diberikan bantuan sebesar Rp20 juta dalam bentuk perbaikan rumah langsung agar layak huni.
“Dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal III-2023 kita berharap bisa menambah 0,2% additional growth. Sehingga, di kuartal IV-2023 pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 5,01%. Sehingga pada full year 2023 kita harap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%,” jelasnya.
